JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menerapkan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luas Negeri (SPP-TDLN) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.
Melalui sistem ini, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi produk dan jasa digital dari luar negeri dilakukan melalui mekanisme yang terintegrasi.
Namun, tidak semua transaksi digital otomatis dikenai PPN melalui skema tersebut.
Melalui akun Instagram @ditjenpajakri, Ditjen Pajak mengatakan SPP-TDLN bekerja dengan mengidentifikasi tujuan transaksi sebelum menentukan apakah perlu dipungut PPN.
"Melalui PMK Nomor 49 Tahun 2026, SPP-TDLN hadir untuk mengatur pemungutan PPN atas pemanfaatan produk dan jasa digital dari luar negeri. Mulai dari konsumen melakukan transaksi, penerbit menyampaikan data transaksi, hingga proses identifikasi dan pemungutan PPN. Semua memiliki alur yang saling terhubung," bunyi keterangan Ditjen Pajak, Sabtu (7/11/2026).
Baca Juga: Menkeu Bantah Pajak Transfer Antarbank Mulai 9 November: PPN Bukan atas Uang yang Dikirim
Alur Pemungutan PPN via SPP-TDLNProses pemungutas PPN melalui SPP-TDLN diawali ketika konsumen melakukan transaksi yang difasilitasi oleh penerbit atau penyedia layanan.
Dalam skema ini, sejumlah penerbit yang telah ditunjuk antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan LinkAja.
Setelah transaksi dilakukan, penerbit mengirimkan data transaksi ke sistem SPP-TDLN untuk diidentifikasi mengenai tujuan transaksi, apakah berada di dalam negeri atau luar negeri.
Jika tujuan transaksi berada di dalam negeri, transaksi tersebut berada di luar skema SPP-TDLN. Penerbit dapat melanjutkan transaksi tanpa memungut PPN melalui mekanisme ini.
Sementara itu, jika tujuan transaksi berada di luar negeri, SPP-TDLN akan melakukan pemeriksaan dan konfirmasi terkait pemungutan PPN.
Apabila transaksi tersebut perlu dikenai PPN, sistem akan memberikan konfirmasi kepada penerbit untuk kemudian disalurkan informasi ke konsumen sekaligus mengeluarkan dokumen pemungutan pajak.
Baca Juga: Transfer Uang ke Luar Negeri Bakal Kena PPN? Ini Penjelasan DJP
SPP-TDLN Bukan Pajak BaruDitjen Pajak menegaskan, penerapan SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku.
Perubahan disebut terletak pada mekanisme pemungutannya. Jika sebelumya wajib pajak melakukan penyetoran secara mandiri, kini diubah menjadi otomatis ketika transaksi terdeteksi dikenai PPN.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- Transaksi Digital
- Pajak Pertambahan Nilai
- PPN
- SPP TDLN
- Direktorat Jenderal Pajak
- Ditjen Pajak
