Hasan Ashari (Kandidat Doktor Manajemen Keberlanjutan Perbanas Institute)
HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Swasembada pangan kerap diperlakukan sebagai garis finis: ketika produksi dalam negeri melampaui kebutuhan, ketergantungan impor dinyatakan berakhir. Padahal, ukuran keberhasilan ekonomi tidak berhenti pada banyaknya gabah yang dipanen.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah surplus pangan membuat petani lebih sejahtera, menciptakan pekerjaan produktif, menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Optimisme itu mempunyai dasar. Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras 2026 sebesar 34,76 juta ton, dibandingkan kebutuhan konsumsi 31,1 juta ton, sehingga terdapat perkiraan surplus produksi 3,66 juta ton. Badan Pangan Nasional juga memperkirakan stok akhir tahun sekitar 16,24 juta ton, setelah memperhitungkan persediaan awal.
Namun angka tersebut merupakan proyeksi neraca pangan, bukan hasil audit realisasi produksi dan bukan pula seluruhnya cadangan beras pemerintah yang berada di gudang Bulog (Kementerian Pertanian, 2026; Bapanas, 2026).
Pemerintah menyatakan tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi pada 2025 dan menetapkan kebijakan tanpa impor beras konsumsi pada 2026. Meski demikian, penghentian impor bukan tujuan yang berdiri sendiri: beras khusus yang tidak dihasilkan di dalam negeri masih dapat memiliki perlakuan berbeda.
Karena itu, capaian swasembada perlu dibaca sebagai kemajuan pada pasokan beras konsumsi, bukan bukti bahwa semua kebutuhan pangan sudah mandiri (ANTARA, 2026a; ANTARA, 2026b).
Nilai Tukar Petani: Sinyal Baik, Bukan Bukti Final
BPS melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) Oktober 2026 mencapai 132,60, naik 1,13 persen dari bulan sebelumnya. Indeks harga yang diterima petani tumbuh 1,55 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani meningkat 0,41 persen. Data itu mengindikasikan perbaikan posisi harga relatif yang dihadapi petani. Akan tetapi, NTP bukan ukuran laba bersih, pendapatan per hektare, ataupun kesejahteraan setiap rumah tangga petani.
Biaya sewa lahan, utang, produktivitas, volume panen dan distribusi keuntungan di sepanjang rantai pasok tetap perlu diperhitungkan (ANTARA, 2026c; BPS, 2026a).
Relevansinya besar. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan perdesaan masih 10,67 persen, jauh di atas perkotaan yang sebesar 6,34 persen; sekitar 12,10 juta penduduk miskin tinggal di desa. Dengan demikian, lonjakan produksi yang tidak diikuti kenaikan pendapatan riil petani akan kehilangan sebagian besar makna pembangunannya.
Sebaliknya, peningkatan produktivitas serta akses pasar dapat memperkuat daya beli keluarga tani dan menghidupkan permintaan atas barang serta jasa lokal (BPS, 2026b; World Bank, 2018).
Lapangan Kerja: Banyak Pekerja Belum Tentu Produktif
Pertanian tetap menjadi penyangga utama kesempatan kerja. Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2025 mencatat sekitar 145,77 juta penduduk bekerja, sedangkan rata-rata upah buruh nasional Rp3,09 juta per bulan. Pangsa tenaga kerja pertanian diperkirakan sebanyak 28,54 persen. Namun, jumlah pekerja saja tidak dapat membuktikan keberhasilan: pekerjaan yang bertambah tetapi berupah rendah dan berproduktivitas stagnan justru dapat mempertahankan kemiskinan tersembunyi (BPS, 2025a; BPS, 2025b).
Keberhasilan berikutnya harus diukur dari nilai tambah per pekerja, bukan sekadar jumlah orang di sawah. Mekanisasi, irigasi yang lebih andal, pengeringan modern, penggilingan efisien, dan akses pembiayaan berpotensi meningkatkan produktivitas serta membuka pekerjaan di luar budidaya—mulai dari perawatan mesin hingga logistik, pengolahan, penyimpanan dan perdagangan. Namun manfaatnya hanya merata bila petani kecil tidak tersisih dari akses teknologi dan pasar (World Bank, 2018; FAO/CFS, 2014).
Efek Berganda: Dari Harga Gabah ke Ekonomi Desa
Pengadaan pemerintah bisa berfungsi sebagai penyangga pasar pada saat panen raya. Hingga 11 Oktober 2026, Bulog dilaporkan menyerap 4.131.492 ton setara beras dari produksi dalam negeri, atau 103,29 persen dari target 4 juta ton. Besarnya serapan menandakan kapasitas pengadaan yang meningkat, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh margin penjualan telah diterima langsung oleh petani atau bahwa seluruh transaksi bebas perantara. Dampak distribusinya perlu diuji melalui harga di tingkat produsen, ongkos angkut, potongan mutu, dan kecepatan pembayaran (detikFinance, 2026).
Apabila pendapatan produsen naik, pengaruhnya dapat merambat ke konsumsi rumah tangga, perdagangan desa, jasa angkutan, serta usaha pengolahan. Literatur pembangunan menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian, khususnya dalam perekonomian dengan kemiskinan perdesaan yang masih besar, cenderung lebih efektif menurunkan kemiskinan daripada pertumbuhan sektor lain dalam besaran yang setara. Namun itu adalah temuan lintas negara, bukan estimasi bahwa swasembada beras Indonesia pada 2026 telah menghasilkan pengganda ekonomi tertentu (World Bank, 2018).
Kontribusi pada Pertumbuhan: Jangan Keliru Membaca Sebab-Akibat
BPS mencatat lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 10,52 persen secara tahunan pada triwulan I 2025, sementara PDB nasional tumbuh 4,87 persen. Subsektor tanaman pangan bahkan tumbuh 42,26 persen; menurut BPS, kinerja itu terkait dengan peningkatan produksi padi dan jagung serta permintaan domestik. Angka itu membuktikan sektor pertanian dapat menjadi motor pertumbuhan pada periode tertentu.
Tetapi pertumbuhan satu triwulan tidak membuktikan seluruh kenaikan tersebut disebabkan kebijakan swasembada, terlebih karena pola musim panen dan basis pembanding memengaruhi angka tahunan (BPS, 2025c; BPS, 2025d).
Kinerja produksi juga perlu dipertemukan dengan inflasi pangan. Bapanas menyatakan inflasi beras triwulan III 2026 menjadi yang terendah dalam empat tahun, yang dihubungkannya dengan penguatan cadangan dan penyaluran beras. Klaim ini merupakan penilaian pemerintah yang perlu dibaca bersama perkembangan harga beras menurut wilayah dan kelompok pendapatan. Harga terlalu tinggi merugikan konsumen miskin; harga gabah terlalu rendah merugikan produsen. Tugas kebijakan adalah menjaga keduanya tanpa menekan salah satu secara permanen (ANTARA, 2026d).
Surplus Besar, Risiko Juga Besar
Stok yang melimpah memberi bantalan terhadap gagal panen dan gejolak pasokan. Namun stok tidak gratis: ada biaya pembelian, bunga modal kerja, pergudangan, pemeliharaan mutu, distribusi, dan risiko susut. Badan Pangan Nasional melaporkan stok beras pemerintah sekitar 5,17 juta ton pada 26 Juni 2026, sedangkan perkiraan stok beras nasional akhir tahun 16,24 juta ton mencakup komponen neraca pangan yang lebih luas. Kedua angka ini tidak boleh dipertukarkan. FAO juga menekankan bahwa kehilangan pangan di tahap penyimpanan, pengolahan, dan distribusi dapat menggerus ketahanan pangan serta pendapatan (Bapanas, 2026; FAO/CFS, 2014).
Karena itu, ukuran swasembada berkelanjutan setidaknya mencakup empat dimensi: kecukupan produksi setelah memperhitungkan kehilangan pascapanen; keterjangkauan beras bagi rumah tangga; pendapatan bersih dan produktivitas petani; serta biaya fiskal dan mutu persediaan. Tanpa indikator tersebut, surplus yang tampak mengesankan di statistik dapat menyembunyikan persoalan di sawah, pasar, dan gudang.
Agenda Setelah Swasembada
Prioritas pertama adalah menata cadangan pangan secara transparan melalui pelaporan berkala yang membedakan stok nasional, stok komersial, dan cadangan beras pemerintah; termasuk umur simpan, lokasi, biaya per ton, dan kehilangan mutu. Kedua, menggeser insentif dari mengejar volume panen semata ke produktivitas, kualitas, serta pendapatan bersih petani. Ketiga, membangun rantai nilai desa—pengeringan, penggilingan, pengemasan, transportasi dingin untuk komoditas lain, dan akses pasar digital—agar nilai tambah tidak seluruhnya berpindah ke luar sentra produksi. Keempat, memperluas diversifikasi pangan berbasis potensi lokal dan pola konsumsi sehat, bukan sekadar menurunkan konsumsi beras secara administratif (FAO/CFS, 2014; World Bank, 2018)
Pada akhirnya, swasembada pangan pantas diapresiasi sebagai kemajuan ketahanan pasokan. Tetapi prestasi produksi tidak boleh menjadi pengganti evaluasi dampak. Negara belum benar-benar menang ketika gudangnya penuh, jika petani masih miskin dan konsumen masih kesulitan membeli pangan. Swasembada baru menjadi kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berhasil ketika surplus di gudang berubah menjadi produktivitas di lahan, pekerjaan bermutu di desa, dan kesejahteraan di meja makan.
