Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti lambatnya realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,68 triliun yang telah dikucurkan pemerintah untuk penanganan bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Bahkan, sejumlah kabupaten tercatat belum merealisasikan anggaran tersebut sama sekali.
Tito meminta seluruh kepala daerah segera memanfaatkan tambahan TKD tersebut secara maksimal untuk kebutuhan penanganan bencana. Dia mengingatkan agar dana yang telah diberikan atas arahan Presiden Prabowo Subianto tidak dialihkan untuk keperluan lain ataupun sengaja disimpan hingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun.
"Ini dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden, tolong manfaatkan betul maksimal," kata Tito di Kantor Presiden, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan catatan Tito, realisasi anggaran di tiga provinsi tersebut masih bervariasi. Di Sumatra Barat, terdapat kabupaten yang telah merealisasikan anggaran hingga 54%, tetapi ada pula yang baru mencapai 5%.
Sementara di Sumatra Utara, realisasi tertinggi tercatat sebesar 60%. Namun, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih mencatatkan realisasi 0%.
Adapun di Aceh, realisasi tertinggi tercatat di Kabupaten Pidie, sedangkan Kabupaten Bireuen masih belum merealisasikan anggaran tersebut atau 0%.
Tito mengaku mendapat penjelasan dari sejumlah pemerintah daerah bahwa anggaran belum dibayarkan karena pekerjaan infrastruktur masih berlangsung dan pembayaran baru akan dilakukan pada akhir tahun.
Dia mengatakan alasan tersebut dapat diterima sepanjang pembangunan memang berjalan dan anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
"Ya mungkin sama alasannya bayar akhir tahun, jalan sedang dibangun, jembatan sedang dibangun, fine kalau itu jawabannya. Asal jangan sampai nanti karena memang enggak mau digunakan atau enggak ngerti apa administrasi penggunaannya," ujar Tito.
Untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan, Tito mengatakan akan melakukan pemantauan secara khusus. Pemerintah akan menurunkan tim untuk mengecek langsung pekerjaan pembangunan di daerah.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menyalahgunakan tambahan TKD tersebut. Jika ditemukan penggunaan anggaran di luar arahan Presiden dan ketentuan yang telah disampaikan melalui surat edaran, pemerintah akan memberikan teguran.
"Kalau ada sanksi, apa misalnya yang menyalah yang tidak guna untuk itu? Ya tergantung kita lihat nanti kalau seandainya memang di luar dari arahan surat edaran dan arahan Bapak Presiden, saya pasti akan memberikan teguran," katanya.
Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan mengungkap pemerintah daerah yang tidak menggunakan anggaran tersebut sesuai peruntukannya kepada publik dan DPRD setempat.
"Dan mungkin ya kita akan sampaikan kepada publik biar masyarakat juga tahu bahwa ada anggaran yang diberikan oleh Bapak Presiden tapi enggak digunakan untuk bencana. Di DPRD juga kita bisa kasih tahu, sehingga ada sanksi politik mungkin di situ," tambahnya.
(haa/haa)
