jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan dua kementerian yang mengalokasikan anggaran Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer).
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BACA JUGA: 3 Elite PSI Mundur di Tengah Isu Pemakzulan Gibran dan Penyadapan Prabowo
(LKPP), Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara,” tulis rilis resmi ICW.
BACA JUGA: Disebut Punya Kedekatan dengan Jenderal Listyo, Mendagri Tito Beri Penjelasan Begini
Kepemilikan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad.
PT Rans Entertainment Indonesia memegang 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, dan Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut.
BACA JUGA: Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Lihatlah Posisi Duduk Seskab Teddy
Raffi juga memegang 0,9 persen saham Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
Merujuk pada temuan tersebut, ICW menilai terdapat lima permasalahan, yaitu:
ICW menuntut agar:1. KKP dan kementerian penerus Kemendikbud Ristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
2. BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak Influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.
3. LKPP mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
4. Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian, sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama
masa jabatan.
5. Raffi Ahmad diminta untuk membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.(dit/jpnn.com)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
