Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mencabut hak guna usaha (HGU) sejumlah perusahaan perkebunan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 11 perusahaan masuk dalam daftar rekomendasi pencabutan HGU yang disampaikan Kabareskrim kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, dari 11 perusahaan tersebut, pemerintah telah menetapkan sejumlah tindakan berdasarkan tingkat kebakaran, kepatuhan terhadap kewajiban perusahaan, hingga status perizinannya.
"Kami sampaikan, ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Ada 11," ungkap Nusron dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, berdasarkan kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta dalam negeri.
"Dari 11 itu, kita buat beberapa klaster. Klaster pertama yang dicabut semuanya HGU-nya," ujarnya.
Nusron mengungkapkan, pencabutan seluruh HGU dilakukan terhadap perusahaan dengan tingkat kebakaran lebih dari 50%, mengalami kejadian berulang, serta tidak memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mengantisipasi dan memitigasi kebakaran.
Secara keseluruhan, terdapat delapan perusahaan yang telah dikenakan tindakan, sementara tiga lainnya masih dalam pendalaman.
Sementara itu, Nusron membagi penanganan perusahaan ke dalam beberapa klaster. Pertama, pencabutan seluruh HGU terhadap tiga perusahaan karena tingkat kebakaran lebih dari 50% dan kejadian berulang.
Kedua, terdapat satu perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah habis sejak 2020. Lahan tersebut dipastikan akan diambil alih negara.
Ketiga, terdapat tiga perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU. Pemerintah memastikan HGU perusahaan tersebut tidak akan diterbitkan dan akan mengevaluasi izin usaha perkebunannya.
Keempat, pemerintah melakukan pencabutan sebagian HGU terhadap satu perusahaan karena tingkat kebakarannya kurang dari 50%.
Adapun tiga perusahaan lainnya masih menjalani pendalaman melalui inspeksi fisik di lapangan untuk menentukan apakah pencabutan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.
Berikut daftar 11 perusahaan yang direkomendasikan untuk dicabut HGU-nya:
- PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
- PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
- PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
- PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
(wur/wur)
