Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira belum bisa memastikan fraksinya mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyebut komunikasi antaranggota dewan terus berjalan dinamis menjelang rapat paripurna.
Advertisement
“Ya, komunikasi lah antara anggota selama ini berjalan. Cuma apakah akan ada yang menyampaikan, ya itu biasa kalau di dalam paripurna seperti ini. Kita lihat lah nanti,” kata Andreas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ketika ditanya apakah HMP akan langsung diajukan dalam rapat paripurna hari ini, Andreas menegaskan langkah tersebut belum akan ditempuh.
“Belum, saya kira nanti dulu, kan prosesnya masih panjang,” tegasnya.
Meski demikian, Andreas menuturkan, penggunaan HMP lebih tepat dibandingkan opsi lain, terutama dari sisi waktu dan efektivitas proses.
“Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” jelas Andreas.
Dia meyakini, dengan adanya pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) hal ini akan ditindaklanjuti.
“Sudah ada dua keputusan MK dan MA. Oleh karena itu, saya melihat ini harus ditindaklanjuti di DPR,” kata Andreas.
