JAKARTA, KOMPAS - Lebih dari 9,4 juta kematian setiap tahun berpotensi dicegah atau ditunda jika negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah memenuhi pedoman kualitas udara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Indonesia, yang masih menghadapi tingkat polusi udara tinggi, termasuk negara yang berpotensi memperoleh manfaat kesehatan besar dari perbaikan kualitas udara.
Penelitian terbaru para peneliti University of Cambridge yang diterbitkan dalam jurnal Environment International, 10 November 2026, memperlihatkan besarnya ancaman polusi udara terhadap kesehatan masyarakat sekaligus manfaat ekonomi dari pengendaliannya.
Penelitian berjudul tersebut memodelkan dampak kesehatan dan ekonomi apabila 136 negara berpenghasilan rendah dan menengah berhasil menurunkan konsentrasi polutan udara hingga memenuhi pedoman WHO.
Memiliki populasi yang sehat bukan hanya keharusan moral; hal itu hampir pasti akan membawa manfaat ekonomi yang besar.
Annalan Navaratnam, peneliti klinis di IMS Epidemiology, University of Cambridge, yang menjadi penulis pertama penelitian ini mengatakan bahwa pengendalian polusi udara berpotensi memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup sekaligus pengurangan kematian dini.
"Menangani polusi udara akan memberikan dampak yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas hidup serta mengurangi jumlah kematian dini (masyarakat). Untuk pertama kalinya, kami berhasil memodelkan potensi manfaat dari pedoman udara bersih WHO di negara-negara dengan tingkat polusi udara luar ruangan tertinggi—baik dari segi jutaan nyawa yang dapat diselamatkan setiap tahunnya, maupun potensi manfaat ekonomi dan sosial yang bisa diperoleh," kata dia.
Hasil kajian menunjukkan, pemenuhan pedoman tahunan WHO untuk partikel halus PM 2,5 berpotensi mencegah atau menunda sekitar 9,43 juta kematian setiap tahun. Sementara itu, pemenuhan pedoman untuk nitrogen dioksida (NO₂) berpotensi mencegah atau menunda sekitar 1,1 juta kematian.
Bahkan, jika negara-negara tersebut hanya mampu mencapai target sementara WHO yang lebih longgar, manfaatnya tetap besar. Penurunan PM 2,5 hingga 15 mikrogram per meter kubik berpotensi mengurangi sekitar 6,58 juta kematian, sedangkan pencapaian target NO₂ sebesar 20 mikrogram per meter kubik berpotensi mengurangi sekitar 435.000 kematian setiap tahun.
Angka-angka tersebut merupakan potensi penurunan kematian dalam skenario pemodelan, bukan jumlah kematian yang sudah berhasil dicegah.
Temuan ini relevan bagi Indonesia yang masih menghadapi paparan polusi udara tinggi, terutama di kawasan perkotaan. Data Global Burden of Disease 2025 yang dipublikasikan melalui Our World in Data memperkirakan sekitar 147.126 kematian di Indonesia pada 2023 berkaitan dengan paparan PM 2,5 ambien. Sementara itu, laporan State of Global Air sebelumnya mencatat sekitar 129.300 kematian pada 2021 akibat paparan partikel halus tersebut.
Di Jakarta, penelitian mengenai dampak kesehatan dan biaya polusi udara yang menggunakan data 2019 memperkirakan lebih dari 10.000 kematian setiap tahun berkaitan dengan polusi udara. Selain itu, polusi diperkirakan menyebabkan lebih dari 5.000 kasus rawat inap penyakit kardiorespirasi dan lebih dari 7.000 dampak kesehatan merugikan pada anak.
Gambaran kualitas udara Jakarta juga menunjukkan masih lebarnya kesenjangan dengan standar kesehatan WHO. Laporan pemantauan kualitas udara DKI Jakarta 2025 mencatat konsentrasi rata-rata PM 2,5 sekitar 28,6 mikrogram per meter kubik. Angka ini hampir enam kali lipat dari pedoman tahunan WHO sebesar 5 mikrogram per meter kubik.
Sementara itu, rata-rata NO2 tercatat sekitar 36 mikrogram per meter kubik, atau 3,6 kali pedoman WHO sebesar 10 mikrogram per meter kubik.
Sebagai ilustrasi, jika faktor penurunan mortalitas sebesar 22,97 persen dalam skenario PM 2,5 penelitian Cambridge diterapkan secara proporsional terhadap angka kematian PM 2,5 Indonesia, hasil aritmetisnya sekitar 33.800 kematian. Untuk Jakarta, penerapan faktor yang sama terhadap estimasi lebih dari 10.000 kematian akibat polusi udara menghasilkan angka sekitar 2.300 kematian.
Namun, kedua angka tersebut bukan hasil pemodelan khusus Indonesia dan Jakarta. Keduanya merupakan simulasi indikatif karena struktur paparan, komposisi polutan, angka kematian dasar, dan fungsi risiko kesehatan berbeda. Penghitungan yang sahih memerlukan pemodelan epidemiologis menggunakan data lokal dengan metode yang sama seperti penelitian Cambridge.
Tiga tahun lalu, Mahkamah Agung menguatkan kemenangan warga dalam gugatan warga negara (citizen lawsuit) pencemaran udara Jakarta melalui Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023. Putusan itu menegaskan kewajiban pemerintah memperbaiki pengendalian pencemaran udara.
Namun, menurut Koalisi Ibukota, putusan tersebut belum dijalankan secara penuh. Sebagian kewajiban baru dipenuhi secara administratif, sementara sebagian lainnya belum dilaksanakan. Wahyu Eka Setyawan, Pengkampanye Walhi dan bagian dari Koalisi Ibukota mengatakan, polusi udara merupakan krisis kesehatan publik yang membutuhkan perubahan kebijakan dari hulu.
PM 2,5 merupakan partikel berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil. Ukurannya sangat kecil sehingga dapat menembus jauh ke dalam paru-paru dan sebagian komponennya dapat masuk ke sirkulasi darah. Sumbernya beragam, mulai dari emisi kendaraan bermotor, pembangkit listrik, kegiatan industri, pembakaran biomassa, hingga debu konstruksi. Partikel ini juga terbentuk melalui reaksi kimia di atmosfer yang melibatkan polutan lain, seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida.
Adapun NO₂ merupakan polutan yang terutama dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Emisi kendaraan, khususnya mesin diesel, kegiatan industri, serta penggunaan kompor gas menjadi sejumlah sumber paparannya.
Kedua polutan tersebut berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan pernapasan, termasuk penyakit jantung koroner, stroke, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), serta demensia.
Dalam penelitian Cambridge, pencapaian pedoman WHO untuk PM 2,5 juga diperkirakan dapat mengurangi sekitar 2,82 juta kasus baru PPOK, 1,1 juta kasus demensia, 7,3 juta kasus penyakit jantung koroner, dan 2,3 juta kasus stroke setiap tahun di negara-negara yang diteliti.
Dengan demikian, manfaat udara bersih bukan semata-mata memperpanjang harapan hidup, melainkan juga mencegah jutaan orang mengalami penyakit kronis dan disabilitas.
Dampak polusi udara tidak berhenti pada sektor kesehatan. Penyakit yang berkaitan dengan paparan polutan menyebabkan meningkatnya pengeluaran rumah tangga dan pemerintah untuk pengobatan, sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja.
Penelitian Cambridge memperkirakan bahwa pemenuhan pedoman PM 2,5 WHO dapat menghasilkan penghematan biaya medis langsung tahunan sebesar 11,8 miliar dolar internasional untuk penyakit jantung koroner, 5,9 miliar dolar internasional untuk stroke, dan 8,6 miliar dolar internasional untuk demensia.
Selain itu, produktivitas yang hilang akibat penyakit dan disabilitas juga berpotensi berkurang. Penghematan produktivitas diperkirakan mencapai 18,1 miliar dolar internasional untuk PPOK, 17,9 miliar dolar internasional untuk stroke, dan 5,3 miliar dolar internasional untuk penyakit jantung koroner. Angka tersebut merupakan estimasi agregat untuk negara-negara yang diteliti, bukan nilai penghematan yang khusus berlaku bagi Indonesia.
Haneen Khreis, juga dari IMS Epidemiology, Cambridge, mengatakan, "Memenuhi nilai pedoman kualitas udara WHO tidak akan mudah, tetapi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah memiliki peluang penting untuk membentuk masa depan yang lebih sehat seiring pertumbuhan populasi dan perluasan kota mereka."
Menurut Khreis, keputusan tentang transportasi, perencanaan kota, dan energi dapat membuat perbedaan nyata terhadap udara yang dihirup orang dan penyakit yang mereka alami. "Pembangunan ekonomi sangat penting bagi negara-negara ini, tetapi tidak perlu mengorbankan kesehatan masyarakat. Memiliki populasi yang sehat bukan hanya keharusan moral; hal itu hampir pasti akan membawa manfaat ekonomi yang besar," kata dia.
Bagi Indonesia, temuan ini memperkuat urgensi kebijakan pengendalian pencemaran udara yang menyasar sumber emisi, bukan sekadar mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika polusi meningkat. Pengendalian emisi kendaraan, pembangkit listrik dan industri, perbaikan transportasi publik, serta pengurangan pembakaran terbuka merupakan bagian penting dari upaya tersebut.
Persoalannya bukan semata-mata bagaimana masyarakat melindungi diri dari udara kotor, tetapi bagaimana negara memastikan masyarakat tidak terus-menerus menghirup udara yang membahayakan kesehatan mereka.
