Jakarta, VIVA - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru menjelang DPR RI menjalani masa sidang pada Selasa (10/11/2026). Sejumlah anggota parlemen lintas fraksi disebut ingin menyampaikan aspirasi mengenai persoalan tersebut melalui mekanisme resmi DPR.
Namun, Partai Demokrat mengaku belum menentukan sikap terkait kemungkinan penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Ia mengatakan, partainya masih mempelajari perkembangan persoalan yang menyeret nama Gibran.
Dia juga menanggapi kabar yang menyebut Wakil Presiden menemui Presiden Prabowo Subianto dan kemungkinan mengundurkan diri di tengah desakan pemakzulan.
"Saya tidak mendengar ini dan tentu hari ini adalah pembukaan paripurna untuk masa sidang di bulan November-Desember ini. Jadi saya kira agenda utama hari ini adalah pembukaan masa sidang. Entah nanti ada apa yang berkembang tentu tidak ingin berasumsi, kita lihat saja nanti apa yang akan berkembang di dalam paripurna," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Terkait wacana penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat, Herman menegaskan Demokrat belum mengambil keputusan. Dia menyebut persoalan tersebut sebagai masalah serius yang perlu didalami dan dikaji dengan mempertimbangkan setiap perkembangan.
Keputusan mengenai langkah selanjutnya, lanjut Herman, masih menunggu arahan pimpinan tertinggi partai, yakni Ketua Umum dan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Kami belum menentukan sikap pasti, namun tentu ini adalah permasalahan serius dan kami juga mendalami tentu, kemudian mengkaji pada setiap perkembangan yang terjadi. Namun belum ada keputusan ya kita tunggu saja, sampai nanti tentu pimpinan tertinggi kami, Ketua Umum dan Majelis Tinggi tentu menentukan apa langkah-langkah selanjutnya."
Herman juga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat harus mengikuti mekanisme dan agenda yang ditetapkan DPR. Setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang, Badan Musyawarah (Bamus) DPR dijadwalkan membahas agenda parlemen.
"Ya, ya tentu kita lihat saja. Karena kan setelah paripurna kan ada Badan Musyawarah nanti bersidang. Tentu kan segala sesuatunya harus diagendakan dalam Bamus. Jadi nanti kita lihat saja apakah setelah paripurna ini nanti ada rapat Bamus, dan kemudian apa yang akan ditetapkan di dalam Bamus. Jadi kita tunggu saja,"
