jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah mendorong penguatan kerja sama internasional untuk mempercepat perlindungan hutan dan menghentikan deforestasi pada 2030. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Senin (9/11).
Indonesia menilai upaya penyelamatan hutan dunia tidak cukup hanya mengandalkan komitmen antarnegara, tetapi harus didukung kebijakan nasional, pendanaan yang memadai, serta keterlibatan masyarakat.
BACA JUGA: DPR Minta PPNS Kehutanan Tak Ragu Pidanakan 125 Pelaku Karhutla
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati menyampaikan pandangan Indonesia dalam presentasi peta jalan perlindungan hutan yang digagas Presidensi COP30 Brasil.
"Indonesia menyambut baik inisiatif tersebut. Namun, keberhasilannya perlu diukur dari kemampuan negara-negara menerjemahkan komitmen global menjadi tindakan nyata," ujarnya.
BACA JUGA: Sahabat Alam Hijau Desak Gakkum Kehutanan Cek Aktivitas PT Ifishdeco di Sultra
Dalam forum itu, Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Pertama, memperkuat perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem yang rusak.
BACA JUGA: Indonesia Berpotensi Jadi Pemimpin Kehutanan Global, Kemenhut Perkuat Diplomasi
Melalui program Indonesia's FOLU Net Sink 2030, pemerintah berupaya menekan deforestasi, memulihkan hutan dan lahan gambut, serta meningkatkan cadangan karbon hutan.
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian serius, terutama di tengah meningkatnya risiko akibat perubahan iklim.
Untuk mengantisipasinya, pemerintah memperkuat sistem peringatan dini, pencegahan berbasis masyarakat, dan penanganan cepat di kawasan rawan kebakaran.
Kedua, meningkatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan berkelanjutan. Indonesia mengembangkan konsep Multi Usaha Kehutanan agar pemanfaatan hutan tidak hanya bergantung pada produksi kayu.
Potensi hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan berbagai usaha kehutanan berkelanjutan turut didorong sebagai sumber ekonomi baru. Pemerintah juga mengembangkan mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah taman nasional untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan penerimaan yang mendukung kegiatan konservasi.
"Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi kawasan hutan," katanya.
Ketiga, memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah telah memberikan akses pengelolaan kawasan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat.
Program tersebut menjangkau sekitar 1,4 juta kepala keluarga di berbagai daerah.
Namun, pemerintah menilai perluasan akses pengelolaan saja belum cukup. Masyarakat juga membutuhkan pendampingan teknis, pembiayaan, pengembangan usaha, dan akses pasar agar manfaat ekonominya semakin terasa.
Selain memaparkan tiga prioritas tersebut, Indonesia menyoroti pentingnya dukungan pendanaan internasional yang lebih mudah diakses dan memiliki kepastian.
Salah satu mekanisme yang didorong ialah pembayaran berbasis hasil atau results-based payments melalui skema REDD+, yakni insentif untuk mendukung pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Indonesia juga mengharapkan penguatan kerja sama dalam alih teknologi, peningkatan kapasitas, restorasi ekosistem, pemantauan hutan, dan pencegahan kebakaran.
Di sisi lain, tekanan terhadap kelestarian hutan dinilai tidak hanya berasal dari sektor kehutanan, tetapi juga berkaitan dengan penggunaan lahan, kegiatan ekonomi, dan rantai pasok komoditas. Karena itu, pemerintah menekankan perlunya koordinasi lintas sektor agar upaya perlindungan hutan berjalan lebih efektif.
Indonesia juga mengingatkan bahwa kerja sama internasional harus menghormati kepemimpinan dan kondisi masing-masing negara serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.
Peta jalan perlindungan hutan yang digagas Presidensi COP30 tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut evaluasi global pertama Perjanjian Paris atau Global Stocktake.
Inisiatif ini diarahkan untuk mempercepat langkah negara-negara dalam menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030.
Forum tersebut turut dihadiri Presiden COP30 Andre Correa do Lago, Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell, dan CEO COP30 Ana Toni.
Sejumlah organisasi internasional, seperti UNEP, FAO, dan UNDP, juga terlibat bersama perwakilan negara-negara berhutan tropis, masyarakat adat, serta organisasi masyarakat sipil. (esy/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Mesyia Muhammad
