Jakarta (ANTARA) - Kongres Wanita Indonesia (Kowani) memperkuat konsolidasi internal bersama organisasi-organisasi anggota untuk menyikapi perbedaan kepemimpinan yang berkembang menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Nomor AHU-00001993.AH.01.08 Tahun 2026.
Konsolidasi tersebut dilakukan melalui pertemuan pimpinan organisasi anggota dan Dewan Pimpinan Kowani di Jakarta, Senin (9/11) sebagai upaya menyatukan sikap terkait pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Jakarta pada 3 Juni 2026.
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Kowani periode 2024–2029 Elza Syarief dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa mengatakan, pihaknya mempersoalkan proses penyelenggaraan KLB karena dinilai tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
"Kami menilai penyelenggaraan KLB tersebut tidak memenuhi persyaratan formal maupun material yang diatur dalam AD/ART KOWANI," katanya.
Baca juga: Kowani teguhkan komitmen perjuangan perempuan menuju Indonesia Emas
Menurutnya, KLB seharusnya diusulkan secara tertulis oleh sedikitnya dua pertiga dari 119 organisasi anggota, memperoleh persetujuan dewan pimpinan, serta memenuhi ketentuan kuorum.
Sebagai tindak lanjut, Kowani telah menyampaikan surat keberatan dan permohonan klarifikasi kepada Kementerian Hukum terkait penerbitan SK tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) Enita Adyalaksmita mengatakan, pihaknya turut mempersoalkan pencantuman lima nama pengurus dewan pimpinan dalam Akta Notaris Risbert Nomor 2 tertanggal 29 Oktober 2026 tanpa persetujuan pihak bersangkutan.
Ia mengatakan, apabila penyelesaian melalui mekanisme administratif tidak membuahkan hasil, tim hukum Kowani akan mempertimbangkan langkah hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca juga: Kowani apresiasi pernyataan Menkum terkait SK kepengurusan
Dalam konsolidasi tersebut, sejumlah organisasi anggota juga menyampaikan keberatan atas proses KLB dan menyatakan telah menarik mandat perwakilan yang sebelumnya diklaim mendukung perubahan kepengurusan.
Kowani juga menyebut sebanyak 54 organisasi anggota telah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kelompok penyelenggara KLB.
Di tengah dinamika tersebut, Kowani menegaskan tetap mengakui kepemimpinan Ketua Umum Nannie Hadi Tjahjanto dan Sekretaris Jenderal Ratu Dian Hatifah sebagai hasil Kongres XXV/XXVI pada 2024.
Kowani juga berupaya meluruskan informasi mengenai kepemimpinan organisasi di sejumlah forum internasional, termasuk International Council of Women (ICW) dan ASEAN Confederation of Women's Organisations (ACWO), agar representasi organisasi perempuan Indonesia tetap terjaga.
Baca juga: Kowani: Pengembangan bakat anak penting
Konsolidasi tersebut dilakukan melalui pertemuan pimpinan organisasi anggota dan Dewan Pimpinan Kowani di Jakarta, Senin (9/11) sebagai upaya menyatukan sikap terkait pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Jakarta pada 3 Juni 2026.
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Kowani periode 2024–2029 Elza Syarief dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa mengatakan, pihaknya mempersoalkan proses penyelenggaraan KLB karena dinilai tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
"Kami menilai penyelenggaraan KLB tersebut tidak memenuhi persyaratan formal maupun material yang diatur dalam AD/ART KOWANI," katanya.
Baca juga: Kowani teguhkan komitmen perjuangan perempuan menuju Indonesia Emas
Menurutnya, KLB seharusnya diusulkan secara tertulis oleh sedikitnya dua pertiga dari 119 organisasi anggota, memperoleh persetujuan dewan pimpinan, serta memenuhi ketentuan kuorum.
Sebagai tindak lanjut, Kowani telah menyampaikan surat keberatan dan permohonan klarifikasi kepada Kementerian Hukum terkait penerbitan SK tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) Enita Adyalaksmita mengatakan, pihaknya turut mempersoalkan pencantuman lima nama pengurus dewan pimpinan dalam Akta Notaris Risbert Nomor 2 tertanggal 29 Oktober 2026 tanpa persetujuan pihak bersangkutan.
Ia mengatakan, apabila penyelesaian melalui mekanisme administratif tidak membuahkan hasil, tim hukum Kowani akan mempertimbangkan langkah hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca juga: Kowani apresiasi pernyataan Menkum terkait SK kepengurusan
Dalam konsolidasi tersebut, sejumlah organisasi anggota juga menyampaikan keberatan atas proses KLB dan menyatakan telah menarik mandat perwakilan yang sebelumnya diklaim mendukung perubahan kepengurusan.
Kowani juga menyebut sebanyak 54 organisasi anggota telah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kelompok penyelenggara KLB.
Di tengah dinamika tersebut, Kowani menegaskan tetap mengakui kepemimpinan Ketua Umum Nannie Hadi Tjahjanto dan Sekretaris Jenderal Ratu Dian Hatifah sebagai hasil Kongres XXV/XXVI pada 2024.
Kowani juga berupaya meluruskan informasi mengenai kepemimpinan organisasi di sejumlah forum internasional, termasuk International Council of Women (ICW) dan ASEAN Confederation of Women's Organisations (ACWO), agar representasi organisasi perempuan Indonesia tetap terjaga.
Baca juga: Kowani: Pengembangan bakat anak penting
