Ingatan kolektif akan Pertempuran 10 November 1945 diabadikan dalam peringatan Hari Pahlawan setiap tahun. Momen ini diperingati tahunan untuk mengabadikan semangat dan keberanian arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan di tengah berbagai konflik yang muncul pasca-proklamasi 17 Agustus 1945.
Di samping narasi utama mengenai heroisme dan kepahlawanan, pertempuran 10 November tidak dapat dilepaskan begitu saja dari konteks sejarah dan situasi sosial ekonomi Kota Surabaya pada masa kolonial. Layaknya setiap peristiwa penting, peringatan Hari Pahlawan perlu dibaca kembali lewat historiografi Kota Surabaya menjelang akhir masa kolonial.
Surabaya terus bertumbuh dari permukiman di muara sungai Brantas menjadi salah satu bandar dagang penting di timur Jawa. Posisi Surabaya di tepi Selat Madura dan daerah penyangga yang subur di sekitarnya menjadikannya pintu ekspor beragam komoditas perkebunan terutama gula.
Keberadaan pelabuhan Tanjung Perak dan kawasan perdagangan sepanjang Kali Mas makin menguatkan denyut nadi ekonomi kota ini. Perkembangan ekonomi itu kemudian menarik gelombang urbanisasi dan kedatangan semakin banyak orang Eropa ke Surabaya.
Semangat desentralisasi yang menguat dengan kebijakan pemisahan kewenangan pemerintahan pusat kolonial lewat decentralisatiewet pada tahun 1903 mengawali perkembangan Surabaya sebagai kota modern. Surabaya ditetapkan sebagai wilayah kota praja (gementee) pada 1 April 1906 yang memiliki perangkat pemerintahan dengan kewenangan mengatur tata ruang, infrastruktur, dan layanan dasar perkotaan. Lewat kewenangan tersebut, kebijakan atas tata ruang dan agraria di Surabaya mulai diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi dan bisnis warga Eropa di Surabaya.
Pada masa kolonial kepemilikan tanah di Surabaya terbagi atas tiga status, yakni tanah pemerintah (gouvernement), tanah kota (gementee), dan tanah partikelir atau dikuasai perorangan. Konfigurasi tersebut menjadikan lahan di perkotaan sebagai ruang hidup yang diperebutkan.
Di tengah keberagaman kota yang terbentuk secara alami sebagai pusat perdagangan, pemerintah kolonial lebih mendahulukan kepentingan warga Eropa. Salah satunya lewat kebijakan pemisahan wilayah yang tegas antar kelompok etnis yang tinggal di Surabaya. Tak pelak, eksklusi ruang-ruang kota pada sebagian kelompok warganya tak terhindarkan.
Kala itu daerah warga Eropa (Europeesche Wijk) dipusatkan di sebelah barat Kali Mas dengan utilitas urban yang lengkap dan maju. Sementara di sisi timur sungai, sekitar Heerenstraat atau Jalan Kembang Jepun menjadi pusat permukiman warga Tionghoa.
Adapun sisi utara permukiman Tionghoa itu berdampingan langsung dengan permukiman warga Arab dan Melayu di sekitar Masjid Ampel. Warga pribumi saat itu hanya bisa menempati tanah-tanah partikelir atau perkampungan yang tersebar di beberapa wilayah di Surabaya.
Permukiman pribumi ini kemudian tumbuh dan berkembang menjadi kampung-kampung tengah kota. Perluasan kota dan pembangunan permukiman Eropa di daerah Darmo dan Kupang kemudian menggusur atau mengungkung kampung di tengah permukiman baru yang dibangun.
Ruang hidup warga Eropa lebih diprioritaskan daripada warga pribumi. Padahal, berdasarkan catatan biro statistik tahun 1930, proporsi warga Eropa di Surabaya hanya 7,7 persen. Sedangkan, warga pribumi mencapai lebih dari 75 persen.
Pembatasan ruang hidup antara warga Eropa dan non-Eropa saat itu terasa sangat kental. Warga pribumi tidak boleh masuk gedung-gedung yang khusus digunakan warga Eropa. Bahkan, ada kalimat yang amat terkenal nan menyakitkan kala itu: verboden voor honden een inlander, atau anjing dan pribumi dilarang masuk!
Di sudut-sudut kampung ketimpangan sangat terasa. Ketiadaan kebutuhan dasar seperti sanitasi membuat kehidupan warga makin buruk. Akibatnya, pemerintah kota saat itu menilai perkampungan yang kotor jadi biang penyakit.
Upaya pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pun tidak berhasil karena tidak peka terhadap budaya dan kebiasaan warga kampung. Misalnya, membangun pipa air dan menetapkan iuran, padahal sebelumnya warga mendapat air secara gratis dari sungai atau sumur.
William H. Frederick dalam buku Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia memaparkan gairah perlawanan di Surabaya justru muncul dari kampung-kampung kota. Kemajuan ekonomi dan perkembangan kota Surabaya memunculkan priyayi baru dalam strata sosial masyarakat waktu itu.
Priyayi baru adalah kelas menengah yang bekerja pada instansi Belanda tetapi masih dekat dengan tradisi dan hidup di perkampungan. Kemampuan ekonomi yang membaik dan terbukanya akses pendidikan membuat semangat anti-kolonial memupuk di kalangan kelas menengah baru ini.
Kampung lantas menjadi semacam kuali pelebur dari beragam latar belakang warga kala itu. Salah satu kisahnya adalah pertemuan Soekarno, Semaun dan Kartosuwirjo di rumah kos milik Haji Omar Said Tjokroaminoto di Kampung Peneleh.
Pertukaran intelektual yang terjadi dalam kurun waktu tersebut mulai memunculkan organisasi pergerakan pribumi, seperti Indonesische Studieclub yang didirikan oleh dr. Soetomo. Pergerakan dan organisasi mulai memupuk kesadaran kolektif yang dipicu ketidakpuasan atas kebijakan kolonial berkembang di kalangan warga.
Memasuki dekade 1930-an, Surabaya telah mapan sebagai kota terbesar kedua di Hindia Belanda dan simpul ekonomi kawasan timur Jawa. Akan tetapi, hasil manis dari geliat ekonomi yang bergantung pada ekspor komoditas tidak bertahan lama.
Depresi besar atau malaise ekonomi yang melingkupi dekade tersebut memukul banyak lini usaha di Surabaya dan berujung pada pengurangan tenaga kerja. Selain itu, ladang-ladang perkebunan di sekitar Surabaya yang menurunkan produksinya memaksa pekerjanya untuk masuk ke kota Surabaya demi mendapatkan pekerjaan.
Urbanisasi besar-besaran dan tekanan ekonomi itu memicu peningkatan kriminalitas terutama pada permukiman Eropa yang berbatasan dengan kampung. Warga kampung yang tergusur melihat rumah-rumah orang Eropa sebagai tempat untuk mengambil sedikit makanan di tengah penderitaan mereka.
Tak hanya menyasar warga Eropa, gelombang warga yang masuk ke Surabaya juga menduduki tanah-tanah partikelir yang sebelumnya banyak dimiliki oleh pengusaha priyayi atau Tionghoa. Pendudukan tidak sah ini kemudian semakin menambah pelik permasalahan kota yang tengah didera kelesuan ekonomi.
Purnawan Basundoro dalam buku Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an menjelaskan perubahan ekologi akibat perluasan kota, arus urbanisasi dan kelesuan ekonomi memicu peningkatan kemiskinan yang masif di Surabaya pada masa kolonial.
Kota ini semakin menunjukkan dua sisi ketimpangan yang makin tajam, antara wilayah orang-orang Eropa yang glamor dan permukiman pribumi yang sarat kemiskinan. Rasa tertindas dan ketidakberdayaan warga ini kemudian terus terasa hingga menjelang jatuhnya Hindia Belanda oleh invasi Kekaisaran Jepang pada tahun 1942.
Jepang akhirnya masuk ke Surabaya pada Maret 1942. Kedatangan tentara Jepang dan kejatuhan pemerintahan Hindia Belanda memporak-porandakan tatanan kota yang telah terbangun. Kekuasaan Jepang di Surabaya membuat tanah perkotaan sebagai ruang hidup semakin menyempit.
Melalui Lembaga Siriyootai Kamikoosya, Jepang mengalihkan penggunaan tanah pertikelir untuk kebutuhan penanaman tanaman jarak yang buahnya dapat diolah sebagai pelumas. Penduduk kota pun tidak lagi memiliki kesempatan untuk menempati tanah-tanah partikelir. Perebutan ruang kota tidak lagi muncul dalam niatan warga yang terpaksa hidup menggelandang di kotanya sendiri.
Titik balik terjadi pada pertengahan Agustus 1945 ketika Jepang mengumumkan penyerahan kepada sekutu dan berita proklamasi kemerdekaan telah terdengar di Surabaya. Warga kota yang selama pendudukan Jepang semakin terpinggirkan dan takut meminta agar tentara Jepang menyerahkan persenjataan kepada kelompok pejuang dan pemuda Indonesia. Penyerahan Jepang menyebabkan satu masa kekosongan kekuasaan yang menimbulkan banyak gejolak sosial di masyarakat.
Berselang satu bulan, kekuatan sekutu di Asia Tenggara kembali masuk melalui Divisi India Angkatan Darat Inggris yang mendarat pada 18 September 1945. Kedatangan Inggris dengan mandat pelucutan senjata tentara Jepang dan pembebasan tawanan perang tidak disambut baik oleh warga Surabaya.
Kekhawatiran akan kembalinya kekuasaan Belanda melalui Netherland Indie Civil Administration (NICA) menguat di kelompok pendukung kemerdekaan. Resistensi terhadap kedatangan pasukan Inggris semakin bereskalasi menjadi konflik terbuka.
Sehari setelahnya, sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di Hotel Oranje. Residen Sudirman kemudian berunding dengan pimpinan kelompok tersebut, Willem Ploegman untuk menurunkan bendera.
Perundingan tidak menemui kesepakatan dan memicu massa untuk naik ke atas menara hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda. Ingatan kuat warga kota akan eksklusi dan ketimpangan pada masa kolonial menjadi dasar bagi mereka bahwa kehadiran kembali kekuasaan kolonial tidak diharapkan.
Situasi konflik yang kian memanas dalam beberapa minggu membuat Mayor Jenderal Douglas Cyril Hawthorn, komandan pasukan sekutu di Jawa, meminta Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ke Surabaya untuk merundingkan gencatan senjata.
Namun, di tengah perundingan, kontak senjata antara tentara Inggris dan pejuang kembali terjadi dan Brigadir A.W.S Mallaby tewas ketika mobilnya meledak. Kematian Mallaby kemudian memicu respon keras dan ultimatum Inggris kepada pejuang untuk menyerahkan senjata pada 9 November 1945.
Esoknya, Inggris menggempur habis Kota Surabaya. Serangan dari darat, laut dan udara membuat pertahanan kota yang digalang oleh kelompok pemuda dan pejuang tidak mampu membendung laju serangan Inggris.
Korban berjatuhan dan ribuan warga mengungsi keluar Surabaya. Untuk sekian kali, kota ini kembali runtuh dalam pertempuran yang kelak akan menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
Selepas perang, Surabaya yang ditinggal mengungsi warganya menjadi seperti daerah tanpa aturan. Rumah-rumah yang ditinggal warga diduduki secara paksa oleh kelompok warga lain yang tetap tinggal. Utilitas dan layanan dasar perkotaan rusak.
Sementara kegiatan ekonomi belum pulih. Butuh waktu beberapa tahun hingga akhirnya kota ini pulih dan nadi perekonomian bagian timur Pulau Jawa berdenyut kembali. Tatanan sosial yang sempat kacau semasa pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan kembali terajut.
Resiliensi dan daya lenting warga dalam perjalanan Surabaya patut diberikan panggung utama. Pengorbanan dan keinginan merdeka yang lahir dari kampung-kampung dan ruang-ruang sempit kota menjadi wajah utama kisah kepahlawanan warga Surabaya.
Peringatan 10 November selayaknya tak hanya berhenti pada momentum pertempuran besar. Geliat warga dan perkampungan yang tumbuh dan hidup memberi warna tersendiri dalam perjalanan kota Surabaya. Tanpanya, peringatan 10 November hanya akan menjadi acara tahunan semata.
(LITBANG KOMPAS)
