Langkah tersebut dinilai mendesak untuk memberikan perlindungan hukum dan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya zat adiktif.
IDXChannel - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI segera menyusun undang-undang (UU) yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh.
Langkah tersebut dinilai mendesak untuk memberikan perlindungan hukum dan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya zat adiktif.
Permintaan itu menjadi salah satu rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, fatwa tersebut tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga menegaskan keharaman seluruh rantai bisnis vape, mulai dari produksi hingga penjualannya.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya," kata Ni'am dikutip dari MUI Digital, Selasa (10/11/2026).
Menurut Ni'am, penetapan fatwa tersebut dilandasi dampak negatif yang ditimbulkan vape. Selain mengandung nikotin yang dapat memicu ketergantungan dan merusak sistem saraf, vape juga dinilai marak disalahgunakan sebagai media peredaran zat-zat terlarang.
Atas dasar itu, MUI meminta Presiden Prabowo dan DPR RI segera mengambil langkah konkret melalui penyusunan regulasi yang mengatur pelarangan vape.
Dia menilai, undang-undang yang disertai sanksi tegas diharapkan dapat menghentikan peredaran vape sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman paparan nikotin dan narkoba.
"Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Ni'am.
(Nur Ichsan Yuniarto)
