JAKARTA, DISWAY.ID - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan perhatian terhadap pengawasan kewenangan aparat keamanan.
Persoalan ini dinilai tidak bisa hanya dipandang sebagai dugaan pelanggaran prosedur, tetapi juga menyangkut potensi pemanfaatan informasi rahasia untuk membangun pengaruh dalam lingkaran kekuasaan.
Persoalan tersebut dibahas Efatha F. B. Duarte melalui sebuah tulisan berjudul Kuping Negara, Kepala Siapa? Yang Mendengar, Yang Berkuasa, Yang Terperangkap Rahasia. Dalam ulasannya, Efatha mengajak melihat dugaan penyadapan dari perspektif tata kelola intelijen, hubungan antara pemberi mandat dan pelaksana kewenangan, serta risiko politisasi informasi sensitif.
Menurut Efatha, kemampuan penyadapan pada dasarnya merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan negara untuk menjaga keamanan nasional. Namun, perangkat dan kewenangan tersebut bisa menimbulkan persoalan serius apabila tidak dibatasi aturan serta mekanisme pengawasan yang kuat.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat diterangkan melalui konsep principal-agent problem. Teori ini menggambarkan hubungan antara pihak yang memberikan mandat dengan pihak yang menjalankan tugas, ketika pelaksana justru memiliki informasi dan kendali lebih besar dibandingkan pemberi kewenangan.
Ketimpangan tersebut dikenal sebagai information asymmetry. Apabila tidak dikendalikan, keadaan ini dapat memunculkan agency slack, yakni situasi ketika pihak penerima mandat menjalankan kewenangannya tidak lagi sesuai dengan kepentingan dan tujuan awal.
Efatha juga mengingatkan adanya risiko intelligence politicization, yaitu ketika kemampuan intelijen negara tidak lagi sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan keamanan, melainkan dimanfaatkan demi agenda politik tertentu.
Informasi hasil penyadapan, menurutnya, memiliki nilai strategis karena dapat digunakan untuk memengaruhi keputusan maupun membangun posisi tawar dalam persaingan kekuasaan. Oleh sebab itu, pengusutan dugaan penyadapan tidak boleh berhenti pada identifikasi operator perangkat.
Penyelidikan juga perlu menjawab siapa yang menetapkan target, pihak yang memberikan persetujuan, serta siapa saja yang menerima dan menguasai hasil intersepsi tersebut.
Belajar dari Skandal Intelijen di Negara LainUntuk menggambarkan risiko penyalahgunaan kewenangan intelijen, Efatha mengangkat sejumlah peristiwa di luar negeri. Salah satunya adalah skandal Abin Paralela di Brasil, yang mencuat akibat dugaan pemanfaatan perangkat intelijen untuk memantau sejumlah tokoh demi kepentingan politik.
Kasus lain yang menjadi perbandingan adalah skandal Watergate di Amerika Serikat. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana operasi penyadapan yang disertai upaya menutup-nutupi fakta dapat berkembang menjadi krisis politik dan pemerintahan.
Efatha turut menyinggung Korea Selatan, terutama perkara darurat militer pada Desember 2024. Dalam peristiwa tersebut, dugaan penghalangan terhadap fungsi parlemen oleh aparat menjadi bagian dari proses hukum yang berkaitan dengan pemberontakan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar dugaan penyadapan di Indonesia tidak langsung disamakan dengan tindakan makar. Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus melalui pemeriksaan unsur hukum, tujuan tindakan, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pandangannya, setidaknya terdapat tiga kemungkinan yang perlu diuji oleh penyelidik. Pertama, penyadapan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan. Kedua, pengumpulan informasi dilakukan untuk memperkuat pengaruh kelompok atau jaringan tertentu. Ketiga, terdapat kemungkinan adanya tujuan yang lebih jauh terhadap jalannya pemerintahan.
Ketiga skenario tersebut, menurut Efatha, tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum tersedia bukti yang memadai.
- 1
- 2
- »
