Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (10/11/2026).
Dia menyampaikan, kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun membungkam suara kritis masyarakat.
Advertisement
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” kata Puan.
Puan mengatakan, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen. Dia mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak tidak menjadi alat kekuasaan.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” ujar dia.
