Dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah melampaui batas minimal yang disyaratkan. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan lebih dari 25 anggota DPR dari fraksi di DPR telah menandatangani formulir usulan tersebut.
“Hampir semua partai ada dan sudah lebih dari 25,” kata Mardani saat dihubungi, Selasa (10/11).
Mardani menjelaskan, dukungan terhadap pengajuan HMP tidak hanya berasal dari anggota Fraksi PKS, tetapi juga sejumlah fraksi lainnya. Ia menyebut lebih dari 10 anggota PKS telah membubuhkan tanda tangan dalam formulir usulan tersebut.
“Lebih dari 10. Insyaallah hak menyatakan pendapat jalan terus,” kata Mardani.
Ia memperkirakan mayoritas fraksi di DPR telah menjalin komunikasi terkait pengajuan hak konstitusional tersebut.
“Sepengetahuan saya mayoritas fraksi. Tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing,” ujarnya.
Dalam foto yang beredar, terlihat Mardani telah menandatangani formulir usulan Hak Menyatakan Pendapat. Ia juga menyebut sementara ini sudah ada perwakilan dari tujuh fraksi yang ikut menandatangani usulan tersebut.
PKB Sebut Komunikasi Antarfraksi Mengerucut ke HMPSenada dengan PKS, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengatakan pembahasan mengenai penggunaan hak DPR, baik hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat, merupakan hak konstitusional setiap anggota DPR, bukan semata-mata keputusan fraksi.
“Yang pertama, tiga hak—apakah itu interpelasi, hak angket, ataupun hak menyatakan pendapat—sekali lagi itu adalah hak anggota, bukan hak fraksi,” kata Khozin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Khozin menyebut komunikasi informal di antara delapan fraksi DPR berlangsung secara intensif. Menurutnya, pembicaraan tersebut mulai mengerucut pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat. Apakah kemudian nanti dibacakan di paripurna siang ini, kita tunggu saja,” ujarnya.
Khozin menegaskan, setiap anggota DPR memiliki otonomi dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Karena itu, menurutnya, tidak ada keharusan bagi satu partai untuk menunggu arahan partai lain dalam menentukan sikap.
“Semua partai di parlemen memiliki otonominya masing-masing, tidak ada yang mengarah dan menunggu diarahkan. Ini adalah hak konstitusional seluruh anggota DPR,” jelas Khozin.
Ia menyebut ketentuan mengenai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat telah diatur dalam konstitusi serta Undang-Undang MD3. Untuk mengajukan HMP, setidaknya diperlukan 25 anggota DPR yang berasal dari minimal dua fraksi.
“Ini adalah hak anggota yang persyaratannya adalah 25 minimal terdiri dari dua fraksi. Jadi memenuhi 25 itu sudah cukup secara regulasi untuk diproses lebih lanjut,” ungkapnya.
Secara pribadi, Khozin mengaku mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, ia kembali menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan sikap pribadinya sebagai anggota DPR, bukan keputusan resmi PKB.
“Kalau di kami mayoritas, saya secara pribadi ya mendukung untuk HMP. Karena jangan ditanyakan sikap partai, ini adalah hak anggota. Sikap partai nanti lain lagi,” tuturnya.
HMP Tetap Diproses Meski Ada Isu Gibran MundurSementara itu, Mardani menegaskan PKS tetap akan memproses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat meskipun muncul spekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.
Ia mengatakan PKS tidak ingin mengambil sikap berdasarkan informasi yang belum jelas. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi dasar yuridis dalam proses politik yang sedang berjalan.
“Ya kita akan proses tentu, tetapi kita tidak terima berita yang tidak jelas, yang jelasnya putusan MK dan MA menjadi dasar yuridis yang kuat untuk proses politis,” kata Mardani.
Mardani menambahkan, komunikasi dengan sejumlah partai telah dilakukan sejak malam sebelumnya hingga Selasa pagi. Terkait penyampaian usulan HMP, ia menyebut hal itu dapat dilakukan langsung dalam rapat paripurna ataupun melalui pertemuan dengan pimpinan DPR.
“Kita akan menyampaikan apakah langsung ataukah nanti bertemu pimpinan. Pimpinan fraksi akan menyampaikan,” pungkasnya.
