Makassar, ERANASIONAL.COM – Tersangka pengoplosan gas LPG bersubsidi di Kota Makassar, AA (47), mengaku baru pertama kali menjalankan praktik ilegal tersebut. Aksi itu dilakukannya sejak Agustus hingga November 2026.
Di hadapan polisi, AA mengaku hanya meneruskan usaha orang tuanya yang bergerak di bidang penyaluran LPG ukuran 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg.
Namun, untuk praktik pemindahan gas dari tabung subsidi ke tabung nonsubsidi, ia mengaku baru kali ini melakukannya.
AA mengungkapkan, dirinya mempelajari teknik pengoplosan melalui video di YouTube. Sementara itu, barcode penutup tabung LPG dan peralatan untuk memindahkan gas dibeli secara daring.
“Belajar di Youtube, dan meraup keuntungan Rp55,2 juta perbulan,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan cara memindahkan gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung berukuran 5,5 kg.
Prosesnya dilakukan dengan menempatkan tabung 3 kg dalam posisi terbalik di atas tabung yang lebih besar.
“Proses pengoplosannya tabung gas 3 Kg di atas, dengan cara dibalik, dari tabung gas 5Kg di bawah, kemudian di timbang hasilnya sesuai dengan berat tabung 5kg,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Taufik Herdiansyah mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 WITA.
Penindakan berlangsung di Jalan Kedamaian Selatan 1, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, tepatnya di BPT Blok F Nomor 447, Kota Makassar.
Alat yang digunakan untuk pengoplosan dibeli secara online. (Foto: Eranasional/Rio)
Kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima polisi pada Minggu (8/11/2026), sekitar pukul 10.00 hingga 12.00 WITA.
Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti penyidik Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulsel hingga dilakukan penindakan di lokasi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diketahui membeli LPG subsidi 3 kg dari sejumlah pangkalan dan toko campuran.
Lokasi pangkalan pengoplosan, i Jalan Kedamaian Selatan 1, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, tepatnya di BPT Blok F Nomor 447, Kota Makassar. (Foto: Eranasional/Rio)Gas tersebut kemudian dipindahkan ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg menggunakan alat transfer khusus.
“Gas tersebut kemudian dipindahkan ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg menggunakan alat transfer khusus,” jelas Taufik saat konferensi pers, Selasa (10/11/2026).
Dalam menjalankan aksinya, tersangka menempatkan tabung LPG 3 kg di posisi atas, sedangkan tabung berukuran lebih besar diletakkan di bagian bawah.
“Proses pemindahan gas dibantu menggunakan ember hitam berisi es batu atau air untuk memperlancar aliran gas,” bebernya.
Setelah pemindahan gas selesai, setiap tabung ditimbang untuk memastikan berat isinya sesuai dengan ukuran yang ditentukan sebelum dijual kepada konsumen.
Taufik menyebutkan, AA menjalankan praktik tersebut seorang diri selama sekitar 20 hari setiap bulan. Gas hasil pengoplosan kemudian dipasarkan kepada masyarakat umum dan sejumlah warung makan dengan menggunakan mobil pikap.
Untuk tabung ukuran 5,5 kg, tersangka menjualnya seharga Rp100.000 per tabung dengan keuntungan sekitar Rp60.000.
Sementara LPG ukuran 12 kg dipasarkan dengan harga Rp200.000 per tabung dan memberikan keuntungan hingga Rp120.000.
“Untuk tabung ukuran 5,5 kg, tersangka mematok harga Rp100.000 per tabung dengan keuntungan sekitar Rp60.000. Sementara tabung ukuran 12 kg dijual seharga Rp200.000 dengan keuntungan mencapai Rp120.000 per tabung,” rincinya.
Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tersangka terancam pidana penjara maksimal enam tahun.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp2 miliar.
“Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya penindakan terhadap penyalahgunaan LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak,” tegas Taufik. []
