Polri mengajukan perlindungan terhadap enam orang saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK masih melakukan penelaahan terhadap permohonan tersebut.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026. LPSK berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
Dia menjelaskan penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan. LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan seiring perkembangan proses hukum.
"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, Polri sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Ketiga tersangka ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih sakit setelah stroke.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo itu terjadi sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan KSP pada Rabu (4/11).
Sebanyak 13 orang saksi telah dimintai keterangan. Mereka terdiri dari saksi ahli ITE dan pidana hingga sejumlah anggota kepolisian.
(wnv/dek)
