Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan belum menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan penelusuran Katadata, setidaknya telah ada dua anggota parlemen yang berencana mengusulkan penggunaan hak tersebut. Puan menyampaikan pimpinan DPR akan mendengarkan masukan politikus tersebut dan diproses lebih lanjut melalui mekanisme yang ada.
"Belum ada masukan terkait usulan Hak Menyampaikan Pendapat karena ini baru dibuka masa sidangnya, baru selesai sidang pembukaan masa sidangnya," kata Puan di Gedung DPR, Senin (10/10).
Puan menyampaikan pimpinan akan mendengarkan seluruh masukan anggota DPR dari semua fraksi. Sebab, Puan menilai masukan yang akan disampaikan oleh para anggota DPR merupakan hasil masukan rakyat selama masa reses.
Sebagian politisi berencana menyampaikan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini. Namun Senayan tidak berjalan ricuh terkait polemik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Setidaknya ada dua politisi dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang telah menandatangani daftar pengusul hak menyatakan pendapat, yakni Mardani Ali Sera dan Yanuar Arif Wibowo.
Mardani terpantau membawa secarik kertas berisi 12 tanda tangan politikus yang mengusulkan DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran.
Sementara itu, Yanuar tampak mengangkat poster setelah keluar dari ruang sidang paripurna hari ini. Yanuar mengangkat poster tersebut di tengah kerumunan politisi saat menuruni eskalator di Gedung DPR.
"Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan," tulis Yanuar dalam posternya setelah menghadiri sidang paripurna hari ini, Selasa (10/10).
Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Puan berlangsung singkat, rapi, dan tanpa interupsi di tengah hangatnya isu politik nasional terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengumumkan masa persidangan ini berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026. Dalam pidatonya, Puan menyoroti isu penyalahgunaan kekuasaan dan mendukung independensi aparat penegak hukum.
"Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen," kata Puan.
