Pemerintah hari ini, Selasa (10/11/2026), menggelar Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan.
Saifullah Yusuf Menteri Sosial bertindak sebagai Inspektur Upacara, dan Kolonel Laut (P) Febryanto Adi Nugroho yang sehari-hari bertugas sebagai Komandan Satuan Udara Komando Armada 1 selaku Komandan Upacara.
Prosesi Ziarah Nasional diawali dengan pembacaan pengantar mengenang Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kemudian, sirine berbunyi selama satu menit.
Kemudian, Gus Ipul yang mewakili Prabowo Subianto Presiden memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, syuhada, dan pejuang bangsa.
Upacara ditutup dengan penghormatan terakhir kepada para pahlawan yang sudah memberikan kontribusi besar untuk Indonesia.
Selanjutnya, para pejabat dan tamu undangan yang hadir di Taman Makam Pahlawan Kalibata melakukan tabur bunga di atas pusara pahlawan.
Selain Mensos, hadir juga Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita Kepala Staf TNI AD, Pratikno Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, serta Arifah Fauzi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sekadar informasi, dasar hukum Hari Pahlawan yang diperingati tanggal 10 November tiap tahunnya adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 316 Tahun 1959. Tahun ini, tema Hari Pahlawan adalah Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.
Bersamaan dengan momen Hari Pahlawan, Pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh daerah. Pemberian gelar Pahlawan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Pahlawan Nasional harus memenuhi persyaratan, antara lain berjasa kepada Bangsa dan Negara, memiliki integritas, dan konsistensi semangat kebangsaan.
Usulan nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional bisa berasal dari masyarakat, pemerintah daerah, atau organisasi. Berikutnya, usulan diajukan secara berjenjang melalui mekanisme tertentu, mulai dari bupati/wali kota, gubernur, Menteri Sosial, sampai kepada Presiden.(rid/bil/ham)
