Puan Maharani Ketua DPR RI melontarkan peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar tidak menjadi instrumen kepentingan politik maupun alat kekuasaan.
Peringatan itu disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo Subianto Presiden yang menyeret sejumlah nama perwira tinggi Polri, termasuk jenderal Listyo Sigit Prabowo eks Kapolri.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2026-2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan anggota dewan, Puan menegaskan bahwa kewenangan negara tidak boleh digunakan untuk melayani kepentingan politik, melakukan kriminalisasi, apalagi membungkam suara kritis masyarakat.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tegas Puan.
Pernyataan ini menjadi perhatian lantaran kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan sekadar persoalan keamanan kepala negara. Kasus tersebut juga menguji integritas institusi penegak hukum, independensi aparat, serta komitmen negara dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Puan mengingatkan, aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan hukum dan profesionalitas, bukan berdasarkan kepentingan pihak tertentu.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” ujarnya.
Di sisi lain, Puan mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani dugaan penyadapan terhadap Presiden. Namun, apresiasi tersebut sekaligus disertai penekanan bahwa pengusutan perkara harus dilakukan secara transparan dan profesional.
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,” kata Puan.
Ia memastikan DPR akan mengawal proses pengungkapan kasus tersebut melalui fungsi pengawasan. Menurutnya, penanganan perkara harus mampu menjawab berbagai pertanyaan publik, sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.
“DPR RI akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional, untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden RI,” lanjutnya.
Puan menegaskan, kasus penyadapan Presiden menjadi salah satu agenda strategis yang akan mendapat perhatian DPR selama masa persidangan ini.
Ia menyebut fungsi pengawasan parlemen akan diarahkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah,” ungkapnya.(faz/ham)
