Oleh : OK Saidin
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Setiap kali membicarakan kekayaan alam, kita selalu kembali kepada satu kalimat dalam konstitusi: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalimat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 itu dirumuskan para pendiri bangsa sebagai jawaban atas pengalaman pahit kolonialisme, ketika tanah, hutan, dan tambang di negeri ini dikuasai modal asing dan rakyat hanya menjadi kuli di tanahnya sendiri.
Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi, kalimat itu masih terasa lebih sebagai cita-cita daripada kenyataan. Reformasi berhasil mengubah cara kita memilih pemimpin, tetapi belum banyak mengubah cara negara mengelola energi, hutan, dan industri. Dalam pengamatan saya, ada tiga paradoks yang menjelaskan mengapa pekerjaan rumah itu belum selesai.
Paradoks Pertama: Janji Hijau, Listrik Hitam
.rec-desc {padding: 7px !important;}Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Pemerintah mencanangkan emisi nol bersih pada 2060 dan menargetkan sektor kehutanan serta penggunaan lahan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya pada 2030. Di forum internasional, Indonesia tampil sebagai negara yang serius menghadapi krisis iklim.
Namun, di dalam negeri, listrik kita masih sangat bergantung pada batu bara, dan batu bara tetap menjadi salah satu andalan penerimaan devisa. Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership), yang diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada 2022, menjanjikan pendanaan internasional untuk mempercepat peralihan ke energi terbarukan. Tetapi pelaksanaannya berjalan lambat, dan sebagian besar dananya berupa pinjaman, bukan hibah. Negara-negara maju yang selama dua abad membakar batu bara untuk membangun industrinya kini meminta negara berkembang berhenti, sembari menawarkan utang sebagai jalan keluar.
Paradoks ini tidak akan selesai dengan menambah dokumen komitmen. Ia memerlukan keputusan politik hukum yang jelas: berapa lama lagi pembangkit batu bara dipertahankan, siapa yang menanggung biaya peralihannya, dan bagaimana nasib pekerja serta daerah yang hidup dari tambang. Tanpa keputusan itu, janji hijau kita akan terus diterangi listrik yang hitam.
Paradoks Kedua: Hilirisasi di Bawah Bayang Gugatan
Selama puluhan tahun, Indonesia mengekspor kekayaan alamnya dalam bentuk mentah: kayu gelondongan, bijih mineral, minyak sawit mentah, dan batu bara. Nilai tambahnya dinikmati negara lain. Kebijakan hilirisasi, yang diwujudkan antara lain melalui larangan ekspor bijih mentah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahan-perubahannya, adalah upaya untuk memutus pola itu.
Upaya itu segera berhadapan dengan tatanan perdagangan global. Ketika Indonesia melarang ekspor bijih nikel mulai 2020, Uni Eropa menggugat ke Organisasi Perdagangan Dunia. Panel memenangkan Uni Eropa pada akhir 2022, dan banding Indonesia kini menggantung karena Badan Banding lumpuh. Ha-Joon Chang menyebut gejala ini sebagai "menendang tangga": negara-negara maju yang dahulu membangun industrinya dengan proteksi dan pembatasan ekspor bahan mentah kini melarang negara berkembang menempuh jalan yang sama (Chang, 2002).
Tetapi paradoks ini memiliki sisi lain yang tidak kalah penting. Hilirisasi yang hanya memindahkan pengolahan ke dalam negeri, sementara modal, teknologi, dan bahkan tenaga kerjanya tetap didatangkan dari luar, tidak serta-merta memakmurkan rakyat. Bila kawasan industri pengolahan meninggalkan sungai yang tercemar, hutan yang gundul, dan masyarakat setempat yang tersisih, maka kita hanya mengganti satu bentuk eksploitasi dengan bentuk lainnya. Hilirisasi harus diukur bukan hanya dari angka ekspor, tetapi juga dari penguasaan teknologi oleh bangsa sendiri dan kesejahteraan rakyat di sekitar lokasi usaha.
Di sinilah peran hukum menjadi penentu. Kewajiban alih teknologi, kemitraan dengan pengusaha nasional, penggunaan tenaga kerja setempat, serta standar lingkungan yang ditegakkan secara sungguh-sungguh harus menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap izin pengolahan. Tanpa itu, hilirisasi hanya akan menjadi nama baru bagi pola lama: kekayaan diambil dari perut bumi kita, keuntungannya mengalir ke tempat lain.
Ketiga: Demokrasi yang Dikuasai Segelintir
Reformasi menjanjikan demokrasi, dan demokrasi menjanjikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Kenyataannya, kebijakan di bidang sumber daya alam sering lahir dari proses yang tergesa-gesa dengan partisipasi publik yang minim. Mengapa?
Jeffrey Winters memberikan penjelasan yang meyakinkan. Menurutnya, demokratisasi di Indonesia tidak menghapus oligarki, melainkan mengubah bentuknya. Pada masa Orde Baru, para oligark bergantung pada satu patron di puncak kekuasaan; pada masa Reformasi, mereka bersaing dalam arena pemilihan umum, membiayai partai dan kandidat, lalu mengamankan kepentingannya melalui jalur-jalur yang tampak demokratis (Winters, 2011). Vedi R. Hadiz dan Richard Robison sampai pada kesimpulan serupa: kekuatan-kekuatan yang tumbuh di bawah Orde Baru berhasil menata ulang dirinya dan menguasai lembaga-lembaga demokrasi yang baru (Hadiz dan Robison, 2013).
Oligarki ini bukan hanya soal moral, tetapi juga soal ekonomi. Pertumbuhan yang dikuasai segelintir pemilik konsesi dan izin melahirkan rente, bukan inovasi. Itulah salah satu sebab Indonesia sulit keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap), yakni keadaan ketika suatu negara berhasil mencapai pendapatan menengah tetapi gagal naik ke tingkat pendapatan tinggi (Gill dan Kharas, 2007).
Jejak oligarki itu dapat dibaca dalam cara undang-undang di bidang sumber daya alam dibentuk. Perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara pada 2020 dibahas dalam waktu singkat, di tengah pandemi, ketika ruang partisipasi publik sangat terbatas. Undang-Undang Cipta Kerja disusun dengan metode omnibus yang mengubah puluhan undang-undang sekaligus, hingga Mahkamah Konstitusi menyatakannya inkonstitusional bersyarat karena cacat formil, antara lain karena minimnya partisipasi yang bermakna. Pola seperti ini bukan kebetulan. Ketika kepentingan segelintir pemodal menyatu dengan kepentingan politik, kecepatan legislasi menjadi lebih penting daripada mutu dan keadilannya.
