Pemerintah Indonesia menawarkan model pendanaan konservasi yang tidak lagi bertumpu pada pendanaan proyek demi proyek yang berjangka pendek dan terfragmentasi, melainkan pada satu platform nasional jangka panjang untuk taman nasional dan spesies ikonik.
Gagasan ini dipaparkan dalam High-Level Session: Innovative Financing for National Park and Biodiversity Conservation di Paviliun Indonesia, Senin (9/11), dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 31) di Antalya, Turki.
Sesi tersebut menghadirkan Ketua Satgas Pendanaan Inovatif Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo; Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat; Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki; anggota teknis Satgas Ardi Wardhana; Utusan Khusus Inggris untuk Alam Ruth Davis; serta Senior Vice President Durable Conservation and Finance World Wildlife Fund (WWF) Amerika Serikat, Jamie Williams.
Ekologi adalah yang utama“Melindungi alam membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Ini menuntut pendanaan yang berkelanjutan, kelembagaan yang kuat, dan aksi bersama,” ujar Hashim.
Menurutnya, pemerintah Prabowo Subianto memegang prinsip ecology comes first. Bukan hanya untuk menjaga warisan alam, tetapi juga mewariskan planet yang sehat, kaya, dan tangguh bagi generasi berikutnya—dengan kemajuan ekonomi dan pengelolaan lingkungan berjalan beriringan.
Hashim menyebut Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh sebagai contoh bahwa perlindungan spesies ikonik, pemulihan habitat, dan pemberdayaan masyarakat lokal dapat saling melengkapi. Visinya adalah ekonomi positif-alam, yakni kemakmuran dicapai tanpa mengorbankan alam, namun tumbuh bersama perlindungan dan pemulihan alam.
Untuk mewujudkan visi itu, Hashim menilai metode pembiayaan konservasi harus berubah.
“Anggaran pemerintah dan mekanisme pendanaan tradisional saja tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan konservasi yang kian besar. Kita harus melangkah melampaui proyek jangka pendek menuju sistem pendanaan berkelanjutan yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, filantropi, dan komunitas internasional,” ujar Hashim.
Ia melanjutkan, keberhasilan tidak diukur dari besarnya dana yang terkumpul, tetapi dari seberapa banyak alam yang dilindungi, spesies yang diselamatkan, dan masyarakat yang diberdayakan.
“Alam bukanlah sesuatu yang kita warisi untuk dihabiskan. Alam adalah amanah berharga yang kita pegang bagi generasi yang akan datang,” ujarnya di hadapan para delegasi dan peserta konferensi di Paviliun Indonesia.
Kesenjangan anggaran, peraturan, dan pelaksanaanArdi Wardhana, anggota teknis Satgas Pendanaan Inovatif Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik—yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 8/2026—memaparkan bahwa Satgas kini berfokus pada 15 lokasi, yakni 13 taman nasional percontohan dan 2 lanskap. Di antaranya Taman Nasional Komodo, Way Kambas, Ujung Kulon, Tanjung Puting, Lorentz di Papua, dan Gunung Leuser di Aceh.
Namun, upaya untuk menarik pendanaan baru ke lokasi-lokasi itu terbentur tiga jenis kesenjangan:
Keuangan. Rata-rata, usulan anggaran 13 taman percontohan dan alokasi anggaran publik terpaut 85%. Kebutuhan dana untuk menjalankan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025–2045 diperkirakan Rp118,5–163,8 triliun per tahun, tetapi belanja selama ini baru menutup 13–18% di antaranya.
Regulasi. Status taman mengikuti UU Konservasi, sedangkan tata guna lahan diatur UU Penataan Ruang. UU Konservasi yang direvisi pada 2024 juga belum bisa dijalankan sepenuhnya karena 15 aturan turunannya—termasuk soal pembiayaan—masih disusun.
Pelaksanaan. Jumlah petugas lapangan (ranger) yang berpatroli menjaga taman dari perburuan, pembalakan, dan kebakaran, jauh di bawah kebutuhan: sekitar 4.800 ranger atau satu ranger per 26.000 hektare, padahal targetnya satu ranger per 5.000 hektare.
Selain itu, hanya 3 dari 57 taman nasional yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sehingga sisanya menyetor pendapatan wisata ke kas negara. Artinya, kata Ardi, “Sebagian besar taman nasional tidak dapat menyimpan apa yang mereka hasilkan.”
Untuk menutup kesenjangan itu, Satgas menyiapkan kendaraan investasi nasional berupa dana perwalian konservasi. Dana dari pemerintah, donor, filantropi, dan korporasi akan dikumpulkan di satu tempat, lalu disimpan dalam rekening khusus untuk tiap taman nasional agar hanya dipakai di taman tersebut. Satgaslah yang akan menetapkan arah dan kebijakan terkait dana ini secara keseluruhan.
Dana akan dicairkan bertahap setelah target tercapai, dan dewan independen mengawasi penggunaannya. Keuangan diaudit setiap tahun, lalu pemasukan dan pengeluaran tiap taman ditampilkan di situs yang bisa dibuka publik. Masyarakat adat dan komunitas lokal berhak menyetujui atau menolak program sejak awal. Mereka juga bisa menyampaikan pengaduan, dan tidak boleh dipindah paksa.
Beberapa model tata kelola masih dikaji sehingga bentuk finalnya belum ditetapkan.
Ardi juga memaparkan 13 mekanisme pendanaan yang terbuka bagi taman nasional. Waktu yang dibutuhkan agar tiap mekanisme mulai berjalan, berbeda-beda—dari dua tahun atau kurang sampai lebih dari tujuh tahun. Potensi dananya berkisar USD 0,4 juta hingga lebih dari USD 150 juta per tahun.
Hibah dana iklim dan bantuan pembangunan luar negeri, misalnya, bisa disiapkan dalam dua tahun dan berpotensi lebih dari USD 150 juta per tahun. Sebaliknya, kredit keanekaragaman hayati butuh empat tahun atau lebih, dengan potensi USD 20 juta hingga lebih dari USD 150 juta per tahun.
Satgas mengajak mitra membantu mewujudkan rancangan pendanaan dalam white paper yang disusun Satgas untuk 15 lokasi percontohan itu sehingga konservasinya benar-benar bisa berjalan dengan pendanaan yang berkelanjutan pada 2030.
Prosesnya melalui tiga tahap: menyusun studi kelayakan bisnis, menggalang dana, lalu menjalankannya di lapangan. Mitra dapat membantu lewat dukungan teknis, data kondisi dan keuangan tiap taman, hibah dan komitmen dana, serta pelatihan ranger.
Ruth Davis selaku UK Special Representative for Nature menyambut usulan kendaraan investasi independen itu sebagai platform kredibel untuk menyalurkan dana skala besar.
Inggris bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pendanaan alam Indonesia, antara lain lewat Nature Transition Support Programme—program bantuan yang membantu negara berkembang memperhitungkan nilai alam dalam rencana pembangunan ekonominya.
Davis menyebut taman nasional Indonesia—yang luasnya lebih dari 16 juta hektare—sebagai infrastruktur alam yang menopang ketahanan air dan iklim.
Ia sekaligus mengingatkan, kebakaran hutan dan lahan menunjukkan bahwa penetapan kawasan sebagai taman nasional tidak cukup untuk melindunginya. Kawasan itu juga butuh dana berkelanjutan untuk pengelolaan, pemantauan, penegakan hukum, dan pemulihan.
Pada 2026, kebakaran melanda sejumlah taman nasional. Menurut pantauan satelit MapBiomas Indonesia, Taman Nasional Lorentz di Papua termasuk 10 taman nasional dengan area terbakar terluas pada Januari–Juni. Sementara di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, Kementerian Kehutanan melaporkan api merambah sekitar 3.100 hektare hingga pertengahan September.
Risiko finansial dan kredit keanekaragaman hayatiMenteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan pembangunan ekonomi tidak boleh lagi mengabaikan nilai alam.
“Alam tidak lagi dapat diperlakukan sebagai eksternalitas gratis. Hilangnya keanekaragaman hayati bukan lagi sekadar krisis lingkungan,” katanya.
Hal itu, ujar Jumhur, adalah risiko keuangan bagi pertanian, kehutanan, farmasi, hingga ekowisata. Untuk menghadapinya, pemerintah menjadikan IBSAP 2025–2045 (rencana nasional pelestarian keanekaragaman hayati yang selaras dengan kesepakatan global Kunming-Montreal) sebagai landasan kebijakan untuk menggerakkan dana dari berbagai sektor, termasuk swasta.
Jumhur lalu menjelaskan cara kerja kredit keanekaragaman hayati, yakni skema pendanaan untuk menjaga alam. Prosesnya dimulai dari proposal proyek yang memenuhi syarat (memuat lokasi, ekosistem sasaran, kondisi awal lingkungan, dan rencana aksi), lalu masuk ke sistem pendaftaran resmi untuk dievaluasi dan divalidasi.
Pelaksanaan proyek dipantau dan diverifikasi sebelum tahap pendanaan. Agar kredit benar-benar berdampak dan bukan sekadar pencitraan ramah lingkungan (greenwashing), pemerintah menerapkan tiga pilar: integritas ilmiah, inklusi sosial yang menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga alam, serta tata kelola yang transparan.
Reformasi regulasi dan penguatan tenaga lapanganWakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menguraikan empat prioritas kementeriannya:
Struktur pendanaan konservasi yang kredibel, dengan kriteria alokasi, standar fidusia, pengawasan independen, dan pelaporan berkala, termasuk bagi taman dengan potensi pendapatan terbatas.
Instrumen dengan nilai konservasi jelas, seperti pembayaran jasa ekosistem, instrumen karbon dan keanekaragaman hayati, serta pembiayaan terkait spesies ikonik Asia, dengan perlindungan lingkungan dan pembagian manfaat yang transparan bagi masyarakat sekitar.
Reformasi regulasi dan fleksibilitas keuangan. Permenhut No. 27/2025 dan No. 7/2026 mengatur pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi seperti penyerapan karbon. Lewat izin karbon, pemulihan 1,3 juta hektare lahan terdegradasi akan dibantu pendanaannya. Empat taman, yaitu Komodo, Gunung Gede Pangrango, Rinjani, dan Way Kambas, disiapkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU)—status yang memungkinkan taman mengelola pendapatannya sendiri, setelah melalui proses persetujuan. Sementara taman berpendapatan rendah dibantu lewat subsidi silang.
Kapasitas tenaga lapangan: penambahan ranger, regu pemadam kebakaran hutan, serta pelatih dan perawat satwa. Semua itu menuntut investasi pelatihan, peralatan, dan teknologi.
“Bersama-sama, kita dapat membangun platform pendanaan konservasi nasional yang memberikan dukungan berkelanjutan bagi taman nasional Indonesia sekaligus menjunjung akuntabilitas publik dan integritas ekologis,” kata Rohmat.
Jamie Williams dari WWF memaparkan Project Finance for Permanence (PFP) sebagai salah satu opsi. Dalam model ini, semua dana dan komitmen para pihak disepakati lebih dulu sebelum program dijalankan, mirip pembangunan rumah sakit yang izin dan pendanaannya harus siap sebelum pembangunan dimulai.
Dana internasional menutup kekurangan di tahun-tahun awal, sementara pemerintah menyiapkan sumber pendapatan tetap seperti ekowisata. Dana dicairkan bertahap dari dana perwalian independen selama 10–15 tahun setiap kali target tercapai, sehingga pendanaan kawasan lindung naik dan bertahan permanen.
Ruth Davis menambahkan, pendanaan harus beragam: publik, filantropi, ekowisata, kredit keanekaragaman hayati, dan modal swasta.
Para pembicara sepakat bahwa tantangan utamanya adalah mengubah pendanaan konservasi dari proyek terfragmentasi menjadi sistem jangka panjang yang transparan dan akuntabel, dengan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
