Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama empat bulan lebih di berbagai wilayah di Indonesia menyisakan dampak di berbagai sektor. Selain merusak lingkungan, kabut asap akibat karhutla juga mengancam kesehatan, kualitas pendidikan, ekonomi, dan berbagai sendi kehidupan masyarakat.
Kementerian Kesehatan mencatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla selama 18 Agustus-21 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 75.172 kasus dialami anak berusia 0-5 tahun, sedangkan 258.298 kasus menimpa warga berusia di atas lima tahun.
Kabut asap juga merenggut optimalnya pembelajaran pada anak-anak di wilayah terdampak. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan, pada 15-17 Oktober 2026, sebanyak 66.329 satuan pendidikan di 113 kabupaten/kota pada 20 provinsi menghentikan pembelajaran tatap muka dan beralih ke pembelajaran daring penuh.
Karhutla berulang yang telah berdampak ke berbagai sektor ini menyoroti terkait aspek tanggung jawab negara dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat juga telah dijamin dalam konstitusi yakni Pasal 28H Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengemukakan, dampak karhutla yang meluas di Sumatera, Kalimantan, dan Papua menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Segala kebijakan negara seharusnya dikerahkan untuk memastikan perlindungan terhadap hak setiap orang guna mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Namun, tampaknya tidak banyak yang dilakukan negara untuk memastikan perlindungan hak setiap orang tersebut,” ujarnya dalam diskusi media secara daring, Senin (9/11/2026).
Menurut Feri, selama berbulan-bulan masyarakat di berbagai wilayah terdampak karhutla harus menghadapi lingkungan hidup yang tidak sehat. Kondisi itu memperlihatkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya melindungi hak setiap orang sebagaimana dijamin dalam konstitusi Pasal 28H UUD 1945.
Persoalan karhutla juga tidak berhenti pada lemahnya tindakan negara dalam menanganani dampak kebakaran. Namun, hal ini juga berkaitan dengan potensi pemanfaatan kawasan hutan bekas kebakaran untuk kepentingan bisnis atau ekonomi.
Feri menilai, kecenderungan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 yang mengamanatkan perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Frasa berwawasan lingkungan dalam konstitusi menjadi landasan penting untuk menilai berbagai kebijakan ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan.
Ia juga mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai memberikan kemudahan berbisnis di kawasan hutan dan bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan dalam konstitusi. Bahkan, pernyataan pejabat yang ingin memanfaatkan lahan bekas terbakar untuk aktivitas ekonomi mengindikasikan adanya kepentingan bisnis tersebut.
Dalam kondisi tersebut, Feri memandang masyarakat memiliki dasar untuk menempuh jalur hukum dengan menggugat negara dan tidak terbatas melalui perkara pidana. Gugatan masyarakat (citizen lawsuit) ini dapat diarahkan untuk menghentikan kebijakan maupun tindakan pemerintah yang berpotensi memperluas kerusakan lingkungan.
Selalu ada upaya hukum yang bisa dilakukan untuk membuat jera atau setidaknya memberitahu kepada penguasa bahwa rakyat akan melawan bila mereka melakukan tindakan yang salah.
Sebagai contoh, masyarakat dapat menggugat pemberian izin yang memungkinkan pemanfaatan kawasan hutan pascakebakaran. Tindakan pemerintah yang membiarkan atau bahkan terlibat dalam perluasan perkebunan sawit di kawasan terdampak karhutla juga dapat menjadi obyek gugatan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
Feri menjelaskan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak selalu mensyaraktkan tindakan yang bersifat konkret. Jadi, kebijakan atau tindakan yang mengarah pada kerusakan lingkungan juga dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum administrasi pemerintahan.
Oleh karena itu, kebijakan yang membuka ruang penanaman sawit di kawasan hutan atau mengabaikan perlindungan gambut dapat menjadi objek gugatan. Hal ini termasuk tindakan pengeringan gambut yang dilakukan pihak swasta dan dibiarkan oleh pemerintah. Sebab, gambut secara alamiah memiliki karakteristik basah yang perlu dipertahankan.
Nantinya, data mengenai sebaran pengeringan gambut dan kaitannya dengan potensi kebakaran dapat disampaikan secara terbuka di Pengadilan Tata Usaha Negara. Data ini bisa menjadi dasar untuk menghentikan kebijakan yang berpotensi merusak hutan dan gambut.
Feri menekankan, upaya hukum tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Sebab, karhutla tidak hanya merusak hutan dan ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat luas karena asap kebakaran berdampak terhadap semua orang yang menghirupnya.
“Selalu ada upaya hukum yang bisa dilakukan untuk membuat jera atau setidaknya memberitahu kepada penguasa bahwa rakyat akan melawan bila mereka melakukan tindakan yang salah,” ungkap Feri.
Gugatan masyarakat terhadap pemerintah akibat karhutla bukan perkara baru di Indonesia. Pada 2015, warga Kalimantan Tengah pernah menggugat pemerintah atas kegagalan penanganan karhutla yang menyebabkan kabut asap meluas dan mengganggu kesehatan serta kehidupan masyarakat.
Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 2016 dengan nomor perkara 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk. Penggugat berasal dari Gerakan Anti Asap Kalimantan Tengah bersama sejumlah warga, sedangkan tergugat meliputi Presiden, sejumlah menteri, Gubernur Kalimantan Tengah, dan DPRD Kalimantan Tengah. Mereka menilai pemerintah gagal menjalankan kewajiban melindungi masyarakat dari dampak karhutla.
Pada 22 Maret 2017, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya mengabulkan sebagian gugatan tersebut. Pengadilan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan kewajiban secara memadai dalam penanganan karhutla.
Putusan itu memerintahkan pemerintah mengambil sejumlah langkah, termasuk menyusun peraturan pelaksanaan pengendalian karhutla, meninjau perizinan kehutanan dan perkebunan, serta menyediakan layanan kesehatan bagi warga terdampak.
Hampir satu dekade kemudian, masyarakat kembali membawa persoalan karhutla ke pengadilan. Pada September 2026, kelompok masyarakat di Kalimantan Barat menggugat (class action) sejumlah pejabat negara di Pengadilan Negeri Pontianak.
Gugatan itu diajukan oleh sejumlah organisasi antara lain Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Pemuda Katolik Kalimantan Barat, dan organisasi masyarakat lainnya. Dalam perkara tersebut, masyarakat menggugat sejumlah pejabat negara, mulai dari presiden dan wakil presiden, kementerian terkait, hingga gubernur serta Kapolda Kalbar.
Penggugat meminta pengadilan menyatakan pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kewajiban melindungi warga dari bencana karhutla. Mereka juga menuntut penetapan status bencana nasional dan penanganan darurat kesehatan.
Selain itu, penggunggat juga meminta pendanaan yang memadai dalam menangani karhutla, audit dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta pemulihan lingkungan dan perbaikan sistem pencegahan kebakaran.
Ketua Pelaksana Harian AMAN Wilayah Kalimantan Barat Tono menyatakan, gugatan ini merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil untuk mendorong pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga negara. Gugatan ini sekaligus bertujuan untuk memastikan penanganan karhutla dilakukan secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.
“Gugatan ini bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan pemerintah, tetapi untuk mendorong hadirnya tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat, lingkungan hidup, dan memastikan bencana karhutla tidak terus berulang,” katanya.
Dua perkara tersebut menunjukkan bahwa gugatan terhadap pemerintah dapat menjadi instrumen masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas dampak karhutla. Bahkan, perkara di Kalimantan Tengah telah memperlihatkan kemungkinan pengadilan menyatakan pemerintah bersalah dalam menangani karhutla.
Meski demikian, efektivitas gugatan dalam penanganan karhutla yang lebih baik ini tidak hanya ditentukan oleh putusan pengadilan. Hal yang lebih penting ialah sejauh mana pemerintah melaksanakan putusan tersebut dan menjadikannya dasar untuk memperbaiki kebijakan pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan dampak karhutla.
