KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan Kepala Kantor Pertanahan terkait kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan pada dua tempat.
“Pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda. Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Total ada delapan orang yang diperiksa di Jawa Timur. Sedangkan, satu orang lainnya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Berikut daftar saksi tersebut:
Diperiksa di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur:
Rarif Setiawan - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (2025 s.d. Sekarang)
Wida Rahardian Aji - Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I (2025 s.d. Sekarang)
Agung Basuki - Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II (2026 s.d. Sekarang) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (2025 s.d. Mei 2026)
Nursuliantoro - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (2025 s.d. Sekarang)
Nasep Vandi Sulistyo - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (2025 s.d. April 2026)
Mateus Joko Slameto - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (2025 s.d. Sekarang)
Istanto Nurhidayat - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (2025 s.d. Sekarang)
Ir. M. Sochib Lutfi - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (2026 s.d. Sekarang)
Diperiksa di Gedung Merah Putih KPK:
Budi Kristiyana - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I
Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin (14/9). Operasi yang menjangkau sejumlah titik di Jabodetabek itu mengamankan 19 orang, berikut uang tunai sekitar Rp106,3 miliar sebagai barang bukti.
Setelah pemeriksaan awal, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat kementerian, pimpinan kantor pertanahan daerah, petinggi korporasi, dan pihak swasta. Tiga di antaranya adalah Lampri (Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN), I Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor), dan Adrianto Pitojo Adi (Direktur Utama PT Summarecon Agung).
Lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Empat nama terakhir diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dari hasil penyidikan sementara, kasus ini diduga berpusat pada suap dalam pengurusan administrasi pertanahan, terutama proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan korupsi dalam mutasi dan promosi jabatan serta layanan publik di Kementerian ATR/BPN.
Sebagai tindak lanjut, KPK menggeledah sejumlah lokasi, antara lain kantor PT Summarecon Agung, tiga ruang kerja direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN, dan Kantor Pertanahan BPN Mojokerto.
Selain itu, pada Kamis (15/10), KPK menyita uang tunai Rp 800 juta yang diserahkan penasihat hukum dari seseorang berinisial HRM. Uang itu diduga diterima HRM dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan milik perusahaan tersebut di Kabupaten Bogor. Hingga kini, penyidik masih menelusuri aliran dana dan tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah
