Jakarta, ERANASIONAL.COM – Fraksi Partai Gerindra di DPR RI belum mengambil sikap terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan hingga Selasa (10/11/2026) pagi, belum ada anggota Fraksi Gerindra yang ikut menandatangani usulan penggunaan hak tersebut.
“Dari Fraksi Partai Gerindra sejauh yang kami tahu sampai pagi hari ini belum ada anggota yang mengajukan untuk menggunakan haknya sebagaimana amanat Undang-Umdang MD3,” ujar Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Meski belum ada anggota yang menandatangani usulan tersebut, Gerindra tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele.
Kamrussamad menyebut pihaknya akan menggelar rapat internal pada hari yang sama untuk membahas dan mengkaji wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
“Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku,” katanya.
Dia juga mengingatkan agar polemik ijazah Wakil Presiden tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas politik nasional.
Gerindra berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.
“Dan kita berharap polemik ini tidak berkepanjangan, bisa segera dituntaskan, diselesaikan sebagaimana amanat undang-undang dan konstitusi kita,” ujarnya.
Puluhan Anggota DPR Diklaim Sudah Teken Usulan HMPSebelumnya, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran diklaim telah mendapat dukungan puluhan anggota DPR RI.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, bahkan mengunggah foto dirinya sedang memegang dokumen berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat. Dalam dokumen tersebut, nama Mardani tercantum pada urutan pertama.
Mardani mengatakan jumlah anggota DPR yang mendukung usulan tersebut terus bertambah hingga lebih dari 50 orang. Mereka berasal dari enam fraksi di DPR.
“Sudah disampaikan ke pimpinan, 50-an anggota, enam fraksi,” kata Mardani saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan penggunaan hak tersebut.
Menurut Puan, pimpinan DPR akan membahas tindak lanjut usulan itu setelah pembukaan masa sidang, dengan tetap mengacu pada mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan usai menghadiri rapat paripurna.
Aturan Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPRHak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut diperjelas melalui Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3 disebutkan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Dugaan pelanggaran tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, diperlukan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR.
Selanjutnya, usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR agar dapat disahkan. []
