IntipSeleb – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan anggaran untuk jasa influencer setelah menemukan pengadaan senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pengadaan tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. ICW menilai penggunaan anggaran publik untuk kebutuhan komunikasi melalui influencer perlu ditelusuri, terutama menyangkut transparansi, efektivitas, hingga mekanisme penentuan penyedia jasa.
Dalam keterangannya, ICW mengungkap lima aspek yang menjadi perhatian, yakni konsistensi efisiensi anggaran, pengukuran manfaat, persaingan dalam pengadaan, potensi konflik kepentingan, serta kesesuaian belanja dengan tujuan strategis kementerian.
Kontrak KKP dengan Perusahaan Raffi Ahmad Capai Rp10,8 MiliarSalah satu temuan yang menjadi sorotan ICW adalah besarnya nilai kontrak jasa influencer yang dikeluarkan KKP dalam dua tahun terakhir.
Pada 2025, KKP tercatat mengadakan dua paket jasa pemengaruh dari PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai keseluruhan Rp7,2 miliar. Angka tersebut bertambah pada 2026 setelah kementerian kembali mengadakan satu paket senilai Rp3,6 miliar.
Jika dijumlahkan, nilai kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai Rp10,8 miliar.
