JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara (jubir) tim kuasa hukum Badan Advokasi Hukum dan HAM (BakumHAM) Partai Golkar, Derek Loupatty, menjelaskan alasan pihaknya melayangkan somasi kepada mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, dan mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, alih-alih langsung membuat laporan ke polisi.
Ia menjelaskan, pada awalnya pihaknya berniat langsung membuat laporan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong atau hoaks terkait tuduhan keterlibatan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam kasus dugaan penyadapan presiden.
Namun, kata dia, Bahlil menginginkan agar pihaknya melayangkan somasi terlebih dahulu.
"Skenario itu adalah skenario dengan atas arahan ketua umum sebagai klien kami untuk menyampaikan dulu somasi, baru tahapan langkah berikut," kata Derek dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga: Bahlil Ngaku Turut Disadap, Waketum Golkar: Ketua Umum Tentu Punya Informasi Lebih Lengkap
Jika somasi itu tidak diindahkan, barulah pihaknya akan membuat laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, jika pihaknya sudah melapor ke polisi, tetapi tidak ada permintaan maaf dari pihak-pihak yang diduga memfitnah Bahlil, BakumHAM Golkar akan menginstruksikan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar untuk mengawal persoalan tersebut di kepolisian daerah masing-masing.
Dalam somasi yang dibacakannya, Derek meminta Said Didu dan Sri Radjasa termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten terkait tuduhan ke Bahlil, agar mencabut pernyataannya.
Pencabutan itu harus dilakukan paling lambat dalam kurun waktu 3 x 24 jam sejak somasi terbuka disampaikan.
Baca Juga: Bahlil Tantang Pihak Seret Namanya Terlibat Penyadapan Presiden: Buktikan atau Saya Somasi
Derek menyatakan pihaknya juga meminta pihak-pihak terkait menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil dan seluruh kader, pengurus, dan simpatisan Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya.
Mereka juga diminta menghapus, menurunkan, serta tidak menyebarluaskan konten-konten terkait dugaan keterlibatan Bahlil dalam kasus penyadapan presiden, untuk menghindari tuntutan hukum.
"Apabila tenggang waktu tersebut tidak diindahkan, maka klien kami akan menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- golkar
- said didu
- sri radjasa chandra
- somasi
- bahlil lahadalia
- penyadapan presiden
