tvOnenews.com, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan fakta hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengunci perdebatan hukum terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut diungkapkan Margarito saat menjadi narasumber dalam dialog Kabar Siang tvOne, Selasa (10/11/2026), menyusul dinamika politik nasional di DPR RI.
Menurut Margarito, putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak sah berimplikasi langsung pada status hukum administratif.
Dalam hukum tata negara, hal tersebut membuat landasan hukum kepesertaan menjadi gugur.
"Putusan Mahkamah Agung kemarin tegas menyatakan batal, yang dalam ilmu hukum administrasi negara harus dianggap bahwa surat itu dianggap tidak ada. Oleh karena tidak ada, maka tidak dapat digunakan sebagai hal hukum untuk mendapatkan hak wapres," ujar Margarito.
Fakta Hukum Peradilan Lebih dari Cukup untuk Proses Impeach
Margarito menilai, KPU secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan eksekusi terhadap jabatan politik tersebut, sehingga seluruh proses konstitusional kini sepenuhnya berada di tangan DPR RI melalui mekanisme hak menyatakan pendapat.
Ia menyebut fakta hukum yang ditemukan dalam proses peradilan sudah bersih dan sempurna, sehingga DPR tidak perlu lagi membuang waktu membentuk Panitia Angket untuk mencari fakta baru.
"Fakta yang didapat itu bukan didapat secara politik, tetapi fakta didapat melalui peradilan. Karena itu beralasan hukum untuk digunakan di dalam kasus impeach. Jadi, Anda mau cari apa lagi dengan angket? Hukumnya sudah dibuat bersih dan sempurna oleh Mahkamah Agung," tegasnya.
Terkait prosedur lanjutan di Parlemen, Margarito menjelaskan bahwa DPR dapat langsung menyurati lembaga peradilan atau pihak pemohon untuk mendapatkan salinan resmi putusan tersebut guna dijadikan landasan resmi kelembagaan.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa proses penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR memiliki standar ketat sesuai aturan konstitusi, yakni harus memenuhi kuorum kehadiran sebesar dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota dewan serta disetujui dengan ambang batas keputusan yang sama.
"Yang sekarang harus dipikirkan oleh teman-teman DPR adalah kuorum rapat menyatakan pendapat. Kuorumnya harus 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir, dan pengambilan keputusannya juga 2/3 dari anggota yang hadir," pungkas Margarito.
