Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons permohonan praperadilan yang diajukan advokat Junaedi Saibih untuk meminta ganti rugi sebesar Rp 100,2 miliar. Kejagung menyatakan siap menghadapi proses hukum yang ditempuh Junaedi.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, pengajuan permohonan tersebut merupakan hak Junaedi.
"Silakan, itu hak yang bersangkutan untuk mengajukan. Tinggal nanti mekanismenya, kewenangannya di mana. Apakah dengan mekanisme praperadilan atau perdata, nanti kita lihat. Kita hadapi saja," kata Anang kepada wartawan di Gedung Kejagung Jaksel, Selasa (10/11).
"Siap (hadapi), ya," sambungnya.
Junaedi Saibih mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia meminta ganti rugi sebesar Rp 100,2 miliar setelah dinyatakan bebas dalam perkara dugaan suap pengondisian putusan lepas kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).
Selain ganti rugi, Junaedi juga meminta pemulihan nama baiknya. Permohonan tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung dan Menteri Keuangan.
Junaedi merinci ganti rugi materiil sebesar Rp 288.445.872. Nilai itu dihitung dari penghasilan yang hilang selama menjalani penahanan sekitar 11 bulan, yakni sejak April 2025 hingga Maret 2026, ketika ia masih menerima gaji sebagai dosen di Universitas Indonesia.
Sementara itu, ganti rugi immateriil yang dimintanya mencapai Rp 100 miliar.
