Partai Golkar menilai narasi yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terlibat dalam kasus penyadapan presiden berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional dan efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Narasi tersebut menjadi salah satu materi yang dipersoalkan Golkar dalam somasi terbuka kepada eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dan praktisi intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra.
Dalam surat somasi bernomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026, Golkar menguraikan sejumlah pernyataan yang dinilai diarahkan kepada Bahlil. Salah satunya menyebut ketua umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan presiden.
Selain itu, terdapat narasi yang menyebut ketua umum partai besar ikut dalam rapat bersama para jenderal yang terlibat kasus penyadapan presiden, tiga jam sebelum para jenderal tersebut ditangkap aparat penegak hukum.
Golkar juga mempersoalkan narasi yang menyebut ketua umum Partai Golkar melakukan kriminalisasi untuk mendapatkan jabatan ketua umum.
Ketiga narasi tersebut dinilai sengaja diarahkan kepada Bahlil. Karena itu, Golkar menilai pernyataan-pernyataan tersebut menggiring opini untuk menyudutkan dan menyerang kehormatan ketua umum Partai Golkar.
Konten yang dipersoalkan tersebut diunggah melalui kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV dengan judul “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?”
“Bahwa dalam kanal YouTube di atas, terdapat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra yang seolah-olah menggiring opini untuk menyudutkan, menuduh, menyerang kehormatan klien kami baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh fakta maupun bukti apa pun,” tutur juru bicara tim kuasa hukum Golkar, Derek Loupatty, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).
Menurut Golkar, penyebaran konten tersebut juga telah meluas di media sosial hingga menjadi konsumsi masyarakat.
Golkar mengklaim konten tersebut meresahkan kader, pengurus, dan simpatisan partai di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, penyebarannya dinilai berpotensi memunculkan sikap antipati masyarakat terhadap partai, khususnya terhadap Bahlil sebagai Ketua Umum.
“Selain itu juga telah meresahkan kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar di seluruh wilayah Indonesia, yang berdampak pada sikap antipati masyarakat terhadap Partai Golkar, terutama klien kami,” jelas Derek.
Karena itu, Derek juga menuturkan, Golkar memandang narasi tersebut sebagai persoalan sensitif yang berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional serta efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bahwa pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” terang Derek.
Atas dasar itu, Golkar menilai pernyataan yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa patut diduga melanggar sejumlah ketentuan hukum.
Dalam surat somasinya, Bakumham Golkar mencantumkan sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 27A juncto Pasal 45 dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Golkar kemudian meminta kedua pihak mencabut pernyataan yang dipersoalkan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dalam waktu 3x24 jam sejak somasi disampaikan.
“Dalam kurun waktu paling lambat 3x24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya,” tegas Derek.
Selain itu, Golkar meminta seluruh pihak yang turut menyebarluaskan konten tersebut untuk menghapus unggahan dan tidak kembali mendistribusikannya.
Tim kuasa hukum Golkar juga menyatakan akan menempuh langkah hukum apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, yang keputusan selanjutnya tetap dikembalikan kepada Bahlil selaku pemberi kuasa.
“Jadi pada prinsipnya, Partai Golkar dalam mengambil sikap dan keputusan, karena ketua umum ini mandataris partai, dan penyerangan ini pada dua posisi baik pribadinya dan ketum partai, nah kita kembalikan kepada ketum sebagai mandataris munas,” pungkas Derek.
