Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih baik.
Kholid mengatakan, sejak awal PKS telah menyarankan agar Gibran mempertimbangkan untuk mundur. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran.
“Ya, dari awal kami sarankan bahwa putusan MK dan putusan Mahkamah Agung itu sudah sangat kuat sekali secara konstitusional. Jadi pilihannya memang, kalau beliau mundur, lebih bagus. Lebih baik,” kata Kholid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Meski demikian, Kholid menegaskan, apabila Gibran tidak mengundurkan diri, proses konstitusional melalui DPR tetap akan berjalan.
“Pilihan dua: kalau beliau mundur, akan lebih baik; kalau beliau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan,” ujarnya.
Kholid mengatakan, PKS saat ini masih menunggu proses pembahasan di tingkat pimpinan DPR dan komunikasi antarfraksi. Menurutnya, pembukaan masa sidang DPR pada Selasa (10/11) menjadi momentum bagi para anggota dewan untuk kembali bertemu secara langsung setelah menjalani masa reses di daerah pemilihan masing-masing.
Ia menyebut, selama masa reses komunikasi antarpartai masih dilakukan secara informal melalui sambungan telepon. Karena itu, pembahasan mengenai langkah yang akan diambil DPR baru dapat dilakukan lebih lanjut setelah para pimpinan dan perwakilan fraksi kembali bertemu.
“Ya biarkan proses berjalan secara alamiah ya. Rapat pimpinan sedang berjalan, mendiskusikan aspirasi masing-masing fraksi. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan dengarkan keputusan dari masing-masing fraksi dan pimpinan DPR,” jelasnya.
Terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Kholid mengatakan PKS sejak awal memandang aspirasi publik serta putusan MK dan MA perlu ditindaklanjuti melalui hak konstitusional yang dimiliki DPR.
Ia menjelaskan, DPR memiliki sejumlah hak yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, yakni hak interpelasi, hak angket, dan HMP. Namun, berdasarkan hasil kajian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, HMP dinilai menjadi opsi yang paling relevan untuk digunakan saat ini.
“Pada prinsipnya kita sejak dari awal ya, kita menganggap bahwa aspirasi publik, keputusan MK, dan MA itu harus ditindaklanjuti dengan hak kita. Dan hak kita itu ada interpelasi, hak angket, dan HMP. Dari proses kajian kami di DPP, bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP,” kata Kholid.
Ia menambahkan, PKS juga telah menyampaikan pandangan tersebut kepada partai-partai lain. Menurutnya, DPR tidak perlu terlebih dahulu menggunakan hak angket apabila pilihan yang dinilai paling tepat adalah langsung menggunakan HMP.
“Dan kami juga sudah sampaikan kepada kawan-kawan di partai-partai lain. Sepertinya tidak perlu hak angket, kita langsung pada HMP. Itu sebagai sebuah sikap politik yang mungkin paling relevan untuk saat ini kita ambil. Tapi kalau Bapak Wakil Presiden Gibran menyatakan mundur, itu lebih bagus,” tutupnya.
