Jakarta, VIVA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengingatkan Polri agar tetap transparan dalam menangani kasus dugaan penyadapan ilegal. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi dan isu liar di tengah masyarakat.
"Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain," kata Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Anam, pulik memiliki kepentingan terkait kasus tersebut karena sejumlah pihak yang diduga menjadi target penyadapan merupakan tokoh publik.
Oleh karena itu, dia berharap Polri rutin menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut agar tidak memunculkan berbagai spekulasi atau dikaitkan dengan persoalan lain.
"Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan," ujarnya. (ANT)
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Selasa pekan lalu (3/11), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin menetapkan tiga orang jenderal Polri sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan ilegal akses. Para tersangka itu antara lain, Mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kadiv Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi.
Dalam keterangan resminya, Komjen Pol Asep Safrudin kegiatan penyadapan illegal ini dilakukan pada periode 2025 hingga Oktober 2026. Para tersangka kata dia diduga memerintahkan penyadapan tanpa penyidikan maupun lampiran laporan polisi (LP).
"Kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut," kata dia kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Terungkap pula bahwa penyadapan ilegal yang diduga dilakukan ketiga tersangka tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden RI, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," sambung dia.
