Penyalahgunaan kewenangan negara dinilai dapat mengancam hak-hak warga negara dan integritas demokrasi. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun membungkam suara kritis masyarakat.
Dalam pidatonya, Puan juga menyampaikan dukungan DPR terhadap pengusutan kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia oleh kepolisian. Ia menekankan pentingnya profesionalitas dan independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Rapat Paripurna ke-11 DPR RI, Selasa (10/11).
#puanmaharani #puan
KATADATA - https://www.katadata.co.id
======================================================
#Katadata #KatadataIndonesia
Pantau dan Subscribe Katadata Indonesia.
Instagram : https://www.instagram.com/katadatacoid
Facebook : https://www.facebook.com/katadatacoid/
Twitter : https://twitter.com/katadatacoid
Tiktok : https://www.tiktok.com/@katadatacoid
Spotify : https://spoti.fi/3ipaxGY
