JAKARTA, KOMPAS - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) belum dapat memastikan keaslian informasi ancaman serangan siber yang belakangan ini ramai dibicarakan di media sosial. Kemampuan pihak yang mengaku sebagai pelaku juga belum dapat dipastikan. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengamanan untuk mencegah potensi gangguan terhadap situs, pusat data, dan layanan publik.
Hal tersebut mengemuka dalam pernyataan pers Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam Security Advisory-nya, Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi Aries Kusdaryono mengatakan bahwa BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan bahwa keaslian ancaman ataupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Meski demikian, langkah antisipatif tetap diperlukan.
Ada sejumlah potensi ancaman yang perlu diwaspadai, mulai dari serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS (sistem nama domain), serta phishing (penipuan untuk membocorkan data pribadi) dan penyebaran informasi palsu.
Aries menyampaikan, Kemkomdigi mengimbau kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik agar meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya ancaman serangan siber yang menyasar laman dan layanan pemerintah.
”Meski ancaman tersebut belum terverifikasi, tetapi sebagai langkah antisipasi, kami meminta seluruh PSE untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengamanan dan memastikan kesiapan penanganan insiden guna menjaga keberlangsungan layanan publik,” ujarnya.
Sejak pekan lalu, informasi dugaan ancaman serangan ramai beredar lewat media sosial yang disebut sebagai bentuk penolakan penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Sebagai tindak lanjut dari Security Advisory BSSN yang dikeluarkan 8 November lalu, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain pemerintah, dan pengelola PSE lingkup publik
Isi imbauan mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Kemkomdigi meminta pengelola PSE publik dan swasta segera memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS. Selain itu, Kemkomdigi mengimbau agar mereka memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan dengan baik.
Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap surel, pesan, dan tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
”Jangan membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, maupun data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya. Pastikan selalu mengakses layanan pemerintah melalui alamat situs resmi,” kata dia.
Apabila menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan siber pada layanan PDN-1 dan Government Cloud, instansi atau pengguna dapat melaporkannya melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau email [email protected].
Presiden Direktur ITSEC Asia (perusahaan teknologi akal imitasi dan keamanan siber) Patrick Dannacher mengatakan, teknologi akal imitasi (AI) mengubah perhitungan ekonomi dalam kejahatan siber. Aktivitas yang sebelumnya membutuhkan keahlian teknis tinggi, waktu dan sumber daya besar kini dapat dilakukan dengan biaya jauh lebih rendah.
Bagi dunia usaha, kondisi seperti itu menciptakan tingkat risiko yang berbeda. Serangan siber dapat berlangsung lebih cepat, menyasar lebih banyak organisasi dan menjangkau sistem kritis sebelum proses penanganan konvensional mampu merespons. Perusahaan perlu mengevaluasi kembali cara mereka melindungi infrastruktur, identitas digital dan data agar siap menghadapi perubahan ini.
Berdasarkan penelitian ITSEC Asia, Patrick mengungkapkan identitas digital yang tersimpan di komputasi awan (cloud) sebagai salah satu yang paling berisiko diserang. Penyerang dapat memanfaatkan kredensial yang dicuri dan hak akses yang terlalu luas untuk masuk ke sumber daya cloud, serta berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya, bahkan tanpa harus menggunakan malware (perangkat lunak perusak) konvensional.
”Infrastruktur AI perusahaan juga mulai menjadi sasaran. Ketika semakin banyak perusahaan bergantung pada model AI, kumpulan data pelatihan dan pipeline mesin pembelajaran, aset-aset tersebut menghadapi risiko pencurian, pemerasan hingga penghancuran,” ucap Patrick.
Sebelumnya, sedikitnya 657.000 serangan siber menghantam Indonesia dalam kurun waktu 24 jam. Tidak hanya mengincar sektor keuangan, instansi pemerintahan dan infrastruktur vital juga menjadi target. Pemerintah dituntut untuk memperketat standar pengamanan, memperbarui patch, serta pemantauan infrastruktur digital secara terintegrasi.
Dashboard live threat map FortiGuard Labs mencatat, 657.000 serangan siber berhasil diblokir dalam kurun waktu 24 jam. Intensitas serangan mencapai 8 serangan per detik.
Berdasarkan pemantauan Minggu (8/11/2026) pada pukul 13.37 WIB, gelombang ancaman ini menyasar berbagai sektor. Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran utama dengan 262.000 aktivitas serangan. Disusul oleh sektor pemerintahan sebanyak 102.000 aktivitas, serta sektor manufaktur yang mencapai 81.000 aktivitas. Selain itu, serangan juga menyasar sektor teknologi (47.000), pendidikan (23.000), konstruksi (12.000), transportasi dan logistik (12.000), pertanian (10.000), hingga sektor kesehatan (8.500) (Kompas.id, 8/11/2026).
