Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan emiten agar tidak melakukan praktik greenwashing atau memberikan klaim seolah-olah produk dan kegiatan bisnisnya ramah lingkungan, padahal tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kredibilitas laporan keberlanjutan atau sustainability reporting menjadi perhatian regulator. Selain greenwashing, perusahaan juga perlu menghindari praktik impact washing dan social washing.
“Greenwashing adalah mereka yang menyatakan produknya itu sesuai dengan lingkungan, padahal enggak. Ada juga disebut dengan impact washing, bahwa produk mereka atau kegiatan mereka berimpak kepada lingkungan dan lain-lain sosial, padahal tidak,” ujar Kiki, sapaan Friderica, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (10/11).
Menurut dia, kesenjangan antara komitmen lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) dengan pelaksanaan di lapangan berisiko menurunkan kredibilitas pengungkapan perusahaan. Karena itu, emiten perlu menyajikan laporan keberlanjutan secara transparan dan sesuai kondisi sebenarnya.
Kiki mengungkapkan, dalam sebuah forum yang dihadiri perwakilan emiten, sejumlah perusahaan mengaku membutuhkan panduan untuk menyusun laporan keberlanjutan yang baik. Mereka juga ingin memahami konsekuensi apabila informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Mereka sebetulnya ingin mendapat guidance yang baik. Bagaimana sih menyiapkan reporting ini yang baik, yang apa adanya, yang tidak menutupi, dan apa konsekuensi bila mereka melakukan, ya tidak menyajikan sesuai apa adanya,” kata dia.
Dalam hal ini, OJK berharap Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dapat membantu memberikan panduan kepada perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan yang kredibel.
Selain persoalan kredibilitas laporan ESG, Kiki menegaskan risiko iklim kini telah menjadi bagian dari risiko keuangan yang harus diperhitungkan oleh industri jasa keuangan. Ia mencontohkan dampak banjir dan kebakaran hutan yang dapat memengaruhi kemampuan debitur memenuhi kewajibannya. OJK perlu mengukur seberapa besar eksposur debitur terhadap bencana tersebut dan dampaknya terhadap kualitas kredit.
“Jadi semua risiko iklim saat ini yang terjadi itu sudah berubah menjadi risiko keuangan, mempengaruhi kualitas aset, risiko kredit, klaim asuransi, serta nilai investasi,” ucapnya.
Senada, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Iding Pardi mengatakan, risiko keberlanjutan tidak semat-mata berkaitan dengan lingkungan. Tetapi juga dapat merembet menjadi risiko finansial, hukum, operasional, hingga reputasi perusahaan.
Menurut Iding, risiko tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penurunan nilai aset yang bukan merupakan kegiatan utama perusahaan, potensi sanksi hukum, hingga gangguan rantai pasok.
“Oleh karena itu, bagi perusahaan tercatat, pengelolaan risiko lingkungan dan keberlanjutan seharusnya menjadi bagian yang integral dari kerangka kerja manajemen risiko. Informasi material mengenai risiko tersebut perlu disampaikan secara transparan serta didukung dengan data dan bukti yang memadai,” katanya.
Minat Investor terhadap ESGDi tengah tantangan tersebut, Kiki menilai isu keberlanjutan juga membuka peluang bagi emiten untuk mengembangkan produk investasi yang diminati pasar. Ia mengutip survei OECD pada 2023 terhadap investor ritel. Hasil survei menunjukkan 67% investor ritel yang disurvei mengutamakan investasi yang mengedepankan aspek keberlanjutan.
Selain itu, Kiki menyebut sebagian investor yang berminat pada ESG juga bersedia menerima imbal hasil yang sedikit lebih rendah untuk berinvestasi pada produk berbasis keberlanjutan. Menurut dia, tingginya minat tersebut dapat menjadi peluang bagi emiten untuk mengembangkan produk yang mengedepankan aspek ESG.
Akan tetapi, peluang itu perlu ditopang pengungkapan yang kredibel dan implementasi keberlanjutan yang benar-benar dapat dibuktikan.
