jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengaku sudah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik pada masa reses soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wapres Gibran Rakabuming Raka.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
BACA JUGA: Pimpinan DPR Terima Surat Hak Menyatakan Pendapat Terkait Ijazah Gibran
Mbak Puan pun bilang bahwa setelah masa sidang dibuka, pimpinan DPR akan terus mendengar masukan-masukan terkait hal itu, termasuk opsi-opsi mekanisme dan tata cara yang bisa ditempuh.
Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Gibran sedang dipertimbangkan dan difinalisasi.
BACA JUGA: 3 Elite PSI Mundur di Tengah Isu Pemakzulan Gibran dan Penyadapan Prabowo
Khozin mengatakan persoalan ijazah Wapres Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan HMP dianggap ideal.
Selain Khozin, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa mekanisme HMP oleh anggota DPR merupakan langkah paling rasional, efektif, dan efisien, untuk menyikapi persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA: Legitimasi Wapres Gibran Dipertanyakan, DPD RI Diminta Mengambil Peran
Meski begitu, menurut dia, PDIP belum akan menyampaikan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa ini. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
