JAKARTA, KOMPAS.TV - Kejaksaan Agung (Kejagung) kini tengah mendalami dugaan keterkaitan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Arif Kurniawan (AK), bos perusahaan tambang nikel yang perusahaannya diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha tambang.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyatakan pihaknya menerapkan asas praduga tak bersalah.
"Masih sifatnya tidak bisa dibuka semuanya karena tim penyidik masih mendalami dan kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," ungkap Anang di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam siaran pers tertanggal 10 November 2026, Kejagung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus tersebut pada Jumat, 6 November 2026. Perusahaan tersebut dikelola Arif Kurniawan alias AK.
Baca Juga: Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel di Sultra, Ini Hasilnya
Dalam penyidikan perkara tersebut, penyidik Kejagung menggeledah dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari enam lokasi kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan.
Enam lokasi itu adalah Kantor PT ANI di Kota Kendari dan di lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara, Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, PT AMI di Kota Kendari, PT AMI di Kabupaten Buton Tengah, dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Anang menjelaskan, penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ. Dalam pengurusan perizinannya, perusahaan tersebut diduga memanipulasi sejumlah dokumen.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan 1 Korporasi dan 4 Orang Tersangka Korupsi Tata Kelola Nikel
PT BSJ diduga tetap menambang nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015.
Kejagung mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan.
Perusahaan itu juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
Kejagung juga menduga PT BSJ memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen tidak dilakukan.
Perbuatan tersebut diduga menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian negara.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- listyo sigit
- listyo sigit prabowo
- nikel
- korupi tata kelola tambang
- korupsi nikel
- kejagung
