Cimahi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat, menyiapkan rencana pinjaman daerah sebesar Rp60 miliar pada 2027 untuk mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi Harjono di Cimahi, Selasa, mengatakan besaran pinjaman tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
"Cantolan untuk pinjaman daerah itu sudah ada. Karena itu kemarin dalam KUA PPAS struktur APBD 2027 itu dicantumkan angkanya masih Rp60 miliar, tapi nanti jadinya berapa kan harus dilihat sekarang penetapan APBD sekarang, kondisi keuangan hari ini seperti apa," katanya.
Ia mengatakan, rencana pinjaman tersebut telah dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 yang disampaikan dan dibahas bersama DPRD Kota Cimahi.
Baca juga: SMI kucurkan Rp8,1 triliun pinjaman daerah di Bali Nusra
Berdasarkan rancangan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah Kota Cimahi pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,359 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,49 triliun.
Meski demikian, Harjono menegaskan, rencana pinjaman tersebut belum menjadi keputusan final karena APBD 2027 belum disahkan.
Besaran pinjaman dan jangka waktu pengembaliannya masih akan disesuaikan dengan kondisi fiskal serta masa jabatan kepala daerah periode 2025-2030.
"Kalau peminjaman itu kan ada tiga jenis. Peminjaman jangka pendek yang 1 tahun harus lunas, peminjaman jangka menengah, dan peminjaman jangka panjang. Harapannya tidak melebihi jabatan Wali Kota," ujarnya.
Baca juga: Obligasi belum disetujui, Gub DKI pertimbangkan DBH dan pinjaman SMI
Harjono menjelaskan, berdasarkan ketentuan kapasitas fiskal, Pemkot Cimahi memiliki ruang untuk mengajukan pinjaman hingga sekitar Rp275 miliar atau 50 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai sekitar Rp590 miliar, tetapi kemampuan membayar tetap menjadi pertimbangan utama.
"Jadi kalau pun mau pinjam, kalau menurut teori kapasitas fiskal Cimahi kan sedang, berarti bisa pinjam 50 persen dari pendapatan ya sekitar Rp275 miliar sebetulnya boleh, tapi kan membayarnya mampu atau tidak begitu," katanya.
Ia menambahkan, Pemkot Cimahi saat ini tidak memiliki beban utang pinjaman daerah sehingga rencana pembiayaan tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan.
Sejumlah proyek yang berpotensi dibiayai melalui pinjaman tersebut antara lain pembangunan gedung SMP baru, penataan jalan perkotaan, penataan kawasan sekitar underpass Jalan Sudirman, serta dukungan pembangunan jalur Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi Harjono di Cimahi, Selasa, mengatakan besaran pinjaman tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
"Cantolan untuk pinjaman daerah itu sudah ada. Karena itu kemarin dalam KUA PPAS struktur APBD 2027 itu dicantumkan angkanya masih Rp60 miliar, tapi nanti jadinya berapa kan harus dilihat sekarang penetapan APBD sekarang, kondisi keuangan hari ini seperti apa," katanya.
Ia mengatakan, rencana pinjaman tersebut telah dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 yang disampaikan dan dibahas bersama DPRD Kota Cimahi.
Baca juga: SMI kucurkan Rp8,1 triliun pinjaman daerah di Bali Nusra
Berdasarkan rancangan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah Kota Cimahi pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,359 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,49 triliun.
Meski demikian, Harjono menegaskan, rencana pinjaman tersebut belum menjadi keputusan final karena APBD 2027 belum disahkan.
Besaran pinjaman dan jangka waktu pengembaliannya masih akan disesuaikan dengan kondisi fiskal serta masa jabatan kepala daerah periode 2025-2030.
"Kalau peminjaman itu kan ada tiga jenis. Peminjaman jangka pendek yang 1 tahun harus lunas, peminjaman jangka menengah, dan peminjaman jangka panjang. Harapannya tidak melebihi jabatan Wali Kota," ujarnya.
Baca juga: Obligasi belum disetujui, Gub DKI pertimbangkan DBH dan pinjaman SMI
Harjono menjelaskan, berdasarkan ketentuan kapasitas fiskal, Pemkot Cimahi memiliki ruang untuk mengajukan pinjaman hingga sekitar Rp275 miliar atau 50 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai sekitar Rp590 miliar, tetapi kemampuan membayar tetap menjadi pertimbangan utama.
"Jadi kalau pun mau pinjam, kalau menurut teori kapasitas fiskal Cimahi kan sedang, berarti bisa pinjam 50 persen dari pendapatan ya sekitar Rp275 miliar sebetulnya boleh, tapi kan membayarnya mampu atau tidak begitu," katanya.
Ia menambahkan, Pemkot Cimahi saat ini tidak memiliki beban utang pinjaman daerah sehingga rencana pembiayaan tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan.
Sejumlah proyek yang berpotensi dibiayai melalui pinjaman tersebut antara lain pembangunan gedung SMP baru, penataan jalan perkotaan, penataan kawasan sekitar underpass Jalan Sudirman, serta dukungan pembangunan jalur Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
