Sebelas hari setelah diketok palu, Mahkamah Agung akhirnya merilis salinan putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Majelis kasasi yang dipimpin oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA bersama dua hakim agung kamar TUN, Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto, menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran sebagai keadaan baru yang mengubah total arah perjalanan perkara.
Sebelum putusan kasasi ini keluar, gugatan yang diajukan oleh Subhan itu kandas di dua tingkat pengadilan. Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT) tidak diterima majelis hakim pada 21 Mei 2026. Upaya banding pun kandas karena Pengadilan Tinggi TUN Jakara melalui nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT menguatkan putusan pengadilan pertama pada 12 Agustus 2026.
Kala itu, PTUN menilai pihaknya tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa proses pemilu lantaran terbentur limitasi subjek, objek, dan tenggang waktu.
Arah angin berubah signifikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 dalam sengketa persyaratan pencalonan wapres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan oleh Denny Indrayana dkk. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung (MA) butir ke-3, majelis kasasi menyatakan ada keadaan hukum baru berupa putusan MK.
“Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten (fakta yang sudah diketahui umum-Red) yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada,” demikian pertimbangan majelis kasasi butir ke-3 seperti dikutip dari salinan putusan yang dikeluarkan MA, Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, MK dalam pertimbangannya menyatakan, tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Syarat pendidikan minimal SMA bagi calon presiden atau wakil presiden merupakan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
MK juga menyatakan, Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dikeluarkan tanpa disertai dokumen ijazah atau diploma atau sertifikat sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri setara SMA. Fakta persidangan di MK mengungkap bahwa suket yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah itu dikeluarkan dengan lampiran certificate of attendance dan dokumen lain seperti academic records dan explanation of grade. Dokumen-dokumen tersebut, oleh MK, dinilai bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan hanya bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
Berpijak pada fakta hukum tersebut, MA pun berpendapat bahwa ada alasan hukum untuk mengesampingkan masalah kadaluwarsa gugatan dan dalil gugatan. MA menegaskan penerapan asas ius curia novit serta menempatkan keadilan substantif di atas keadilan formal demi menjaga keselarasan sistem hukum.
“Karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, sehingga Mahkamah Agung akan melakukan pengujian substansi obyek sengketa a quo dalam rangka melakukan sistemisasi konkrit atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026, dalam mewujudkan suatu sistem hukum dan sebagai implementasi dari asas ius curia novit,” tegas MA.
MA pun menilai proses penerbitan suket penyetaraan kurikulum internasional tanpa didukung ijazah kelulusan merupakan tindakan yang tidak cermat dan mencederai fakta materiil. Akibatnya, penerbitan keputusan tersebut dinyatakan melanggar asas kecermatan formal.
“Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang memengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan. Sehingga tindakan hukum termohon kasasi dahulu tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal,” tegas majelis kasasi dalam pertimbangan butir ke-6.
MA juga menegaskan, batas-batas kewenangan peradilan administrasi harus diterobos karena telah terjadi pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sisematis, dan terencana. Hal tersebut dianggap membahayakan kehidupan demokrasi dan hak kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik sebagai wapres yang memenuhi syarat administrasi.
Oleh karena itu, peradilan TUN menggunakan kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas.
Bagi MA, pelanggaran administrasi tersebut bukan sekadar kepentingan kontestan belaka melainkan juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Dengan alasan ini, MA membuka setiap orang yang mempunyai hak pilih dan dipilih untuk mengajukan gugatan demi perlindungan hukum atas tegaknya syarat pendidikan calon presiden dan wapres sesuai ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu.
Oleh karena itu, MA dalam amarnya memutuskan untuk menyatakan Suket Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. Selain itu, MA juga memerintahkan agar Dirjen Dikdasmen Kemendikbud mencaubt Suket Penyetaraan Pendidikan tersebut.
