BANDAR LAMPUNG, KOMPAS – Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang dosen Universitas Lampung berinisial RF mencuat ke publik setelah korban bersuara di media sosial. Penanganan kasus yang berlarut-larut dan belum adanya upaya penegakan hukum terhadap pelaku menjadi sorotan publik.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Prabowo Pamungkas mengecam dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Dia menilai, dugaan pelecehan yang dialami korban saat masih menjadi mahasiswa harus diusut tuntas.
“Persoalan ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar persoalan moralitas personal dan diselesaikan melalui formalitas administratif mengingat adanya peluang korban-korban lain,” kata Prabowo di Bandar Lampung, Selasa (10/11/2026).
Kasus dugaan pelecehan itu mencuat setelah korban mengungkapkan peristiwa yang dialaminya melalui media sosial. Dalam unggahannya, korban mengatakan pelecehaan itu terjadi pada 5 Mei 2026. Saat itu, korban masih menjadi mahasiswi program pascasarjana Unila.
Peristiwa itu terjadi saat korban datang bersama seorang teman ke ruangan dosen tersebut untuk meminta tanda tangan untuk keperluan berkas akademik. Namun, sang dosen justru melontarkan perkataan yang membuat korban tidak nyaman.
Saat teman korban keluar ruangan untuk memperbaiki berkas yang salah, sang dosen semakin berani. Dosen tersebut sempat memegang pipi dan mengelus telinga korban.
Tidak berhenti di situ, sang dosen menutup pintu ketika korban hendak meninggalkan ruangan. Korban mengaku kemudian dipeluk, kedua pipinya dipegang, dan keningnya dicium. Atas perlakuan itu, korban langsung mendorong dosen, menyampaikan keberatan, dan buru-buru keluar ruangan.
Prabowo mengatakan, pimpinan perguruan tinggi semestinya segera menindaklanlanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Satgas PPKTP. Apalagi, kasus tersebut terjadi sejak enam bulan lalu.
Di sisi lain, pihak terlapor berinisal RF masih terdaftar sebagai dosen di Universitas Lampung. Bahkan, RF menjabat sebagai kepala salah satu program studi di Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung.
“Kami mendesak agar pimpinan Universitas Lampung menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim PPKPT sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku dan menjamin perlindungan korban dan pelapor, termasuk pendampingan hukum, psikologis, dan akademik, serta pencegahan tindakan intimidasi,” katanya.
Tak hanya itu, pihak perguruan tinggi semestinya mendorong penegakan hukum. Terlebih, hasil pemeriksaan oleh Satgas PPKPT juga menemukan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor. “Kami menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan dan relasi kuasa dalam lingkungan akademik merupakan persoalan serius,” ucapnya.
Prabowo mengatakan, perguruan tinggi juga harus mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kinerja Satgas PPKTP, mekanisme pengaduan, pemeriksaan, serta tindak lanjut terhadap setiap laporan harus dievaluasi agar setiap kasus yang dilaporkan benar-benar diusut secara tuntas.
Sementara itu, Sapto Aji Prabowo selaku pengacara publik dari LBH Bandar Lampung mengatakan, pihaknya membuka posko pengaduan dan siap mendampingi korban beserta keluarganya secara hukum. LBH juga membuka aduan jika ada korban-korban lain yang mengalami kasus serupa dan ingin melakukan upaya penegakan hukum.
Merujuk Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, perguruan tinggi memang memiliki kewajiban untuk mencegah dan menangani kekerasan serta memberikan perlindungan kepada korban. Dalam kasus ini, sesuai dengan Pasal 73 dan Pasal 74, pihak yang melakukan pelanggaran berat dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian tetap.
“Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses penegakan hukum harus dilanjutkan melalui aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun peraturan pidana yang berlaku,” ucapnya.
Sebelumnya, Satgas PPKPT Universitas Lampung menyatakan masih mendalami kasus dugaan pelecehan yang menyeret seorang dosen berinisial RF. Dari hasil pemeriksaan internal, tim menemukan adanya perbuatan tindak kekerasan seksual dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh terlapor terhadap korban saat masih menjadi mahasiswi.
“Terkait dengan terlapor (RF), kami sudah melakukan pemeriksaan. Di sini, Satgas PPKPT bukan aparat penegak hukum untuk menyatakan pelaku bersalah atau tidak. Tapi, kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual,” kata Sukarmin selaku Tim Advokasi Unila yang juga Anggota Satgas PPKPT Unila saat ditemui di Universitas Lampung, pada Senin (9/11/2026).
Secara internal, kata Sukarmin, Satgas PPKPT memeriksa terlapor seusai dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam aturan tersebut dijelaskan, tindak kekerasan yang dimaksud antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, dan diskriminasi.
Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, Satgas PPKPT juga menemukan adanya unsur pelanggaran yang dilakukan oleh dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Secara internal, dosen yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif.
Kendati begitu, kewenangan pemberian sanksi administratif berada di level pimpinan dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. “Kami tidak spesifik mengatakan ringan, sedang, atau berat. Yang jelas, sudah terjadi pelanggaran dan ada sanksinya. Secara normatif, sanksi terberat adanya pemecatan,” ujarnya.
Menurut dia, pihaknya juga akan melindungi dan mendampingi korban jika berencana melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. “Kami persilakan (korban) melakukan proses hukum di luar proses yang sudah kami lakukan. Jadi, dari Satgas PPKPT ini jelas, korban sudah kami berikan perlindungan dan hak-haknya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung Budi Sutomo menyatakan, pihak kampus sudah berupaya melindungi hak-hak korban yang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswi. Selain membantu korban untuk mempercepat proses akademik, pihak kampus juga berupaya mendampingi korban secara psikologis.
Setelah kasus ini mencuat ke publik, pihak kampus melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan keinginan korban. Selain memeriksa terlapor, pihak kampus juga meminta keterangan dari saksi ahli. “Pemeriksaan ini agak lama karena kami mendalami bukti-bukti. Kasus ini sensitif. Jadi memang agak mendalam. Makanya agak lama, tapi bukan kami mengulur-ngulur,” kata Budi.
