Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan masukan masyarakat terkait kerja sama publikasi sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik. KKP menyatakan pelaksanaan komunikasi tersebut harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Dalam keterangan resmi pada Selasa, 10 November 2026, KKP menjelaskan publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas kementerian untuk menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, termasuk pelaksanaan program prioritas.
Strategi komunikasi KKP dilakukan melalui berbagai platform, mulai dari media massa cetak, televisi, media digital, hingga kolaborasi dengan kreator konten. Pendekatan tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah.
KKP menyebut pemilihan mitra komunikasi mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat interaksi (engagement), jangkauan audiens, serta persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga :
Pertimbangan tersebut disesuaikan dengan cakupan program KKP yang bersifat nasional. Dengan demikian, informasi mengenai kebijakan dan program kementerian diharapkan dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
KKP juga menjelaskan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan. Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi serta kolaborasi dengan sejumlah kreator konten yang memiliki karakteristik audiens berbeda.
Menurut KKP, kolaborasi dengan berbagai mitra diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang beragam.
KKP menegaskan komitmennya untuk menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel. Masukan masyarakat akan menjadi bagian dari evaluasi untuk memperbaiki tata kelola komunikasi agar lebih tepat sasaran dan terukur.
