Ali Sadikin, Hoegeng Iman Santoso, dan Sutan Takdir Alisjahbana termasuk 18 tokoh yang ditetapkan dan dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Ketiganya menjadi contoh bagi Pemerintah Provinsi Jakarta untuk kembali pada esensi pelayanan publik.
Esensi tersebut adalah kemajuan Jakarta tidak semata-mata diukur dari infrastruktur yang megah. Kemajuan berarti mampu mengangkat harkat dan martabat warganya.
Ali kerap disapa Bang Ali merupakan Gubernur Jakarta periode 1966–1972. Ia turut meletakkan dasar pembangunan dan modernisasi ibu kota.
Hoegeng adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri periode 1968–1971. Integritas dan kejujurannya menjadi teladan dalam pengabdian.
Sementara Sutan atau STA merupakan sastrawan, budayawan, dan pemikir. Sosoknya berperan penting dalam perkembangan bahasa, sastra, dan kebudayaan Indonesia.
Selepas upacara Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/11/2026), Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa ketiganya diusulkan Pemprov Jakarta. Semuanya memiliki rekam jejak yang panjang, berdedikasi, dan berjasa bagi Jakarta maupun Tanah Air.
"Letnan Jenderal KKO (Marinir) Ali Sadikin bukan hanya sebagai gubernur. Ia mengabdi bagi nusa dan bangsa," ujar Pramono.
Sejumlah proyek dijalankan semasa pemerintahannya, yakni pembagian Jakarta menjadi lima kota madya, peresmian tempat rekreasi Bina Ria Ancol, Jakarta Fair pertama, dan revitalisasi sarana prasarana lainnya seperti penataan kampung-kota dalam Proyek MH Thamrin.
Sama halnya dengan Jenderal (Pol) Hoegeng Imam Santoso. Sosoknya bahkan menjadi role model dari polisi.
Semasa aktif, ia menunjukkan komitmen antikorupsi. Kapolda dan Kepala Keamanan Pelabuhan, misalnya, diinstruksikan untuk mendaftarkan kekayaannya.
Hoegeng juga mengungkap kasus sensitif di antaranya pemerkosaan Sum Kuning di Yogyakarta, penembakan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) Rene Conrad oleh siswa Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), dan membongkar penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robby Tjahjadi, pengusaha yang dikenal dekat dengan polisi dan tentara.
"Sampai hari ini Hoegeng masih favorit bagi siapa saja yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Sutan Takdir Alisjahbana pun demikian. Ketiganya sangat pantas menjadi pahlawan nasional," kata Pramono.
Dalam Peringatan Hari Pahlawan ini Politisi PDI-Perjuangan turut mengingatkan tantangan zaman. Kendati situasi dahulu dan sekarang berbeda, setiap orang semestinya meneruskan semangat pahlawan yang telah merintis bangsa ini menjadi besar.
Wakil Gubernur Rano Karno dalam amanatnya menekankan hal serupa. Jika dahulu pahlawan berjuang mengusir penjajah, kini membebaskan warga dari kemiskinan, kebodohan, ketimpangan, serta segala keadaan yang merampas harkat dan martabat manusia.
Medan pertempuran pun berpindah dari palagan ke ruang-ruang kelas, rumah sakit, permukiman, jalan-jalan kota, dan setiap tempat manusia menggantungkan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Senjata yang dibawa adalah keberanian, pengorbanan, kejujuran dan kesetiaan kepada warga yang tidak boleh berubah.
Semuanya merujuk pada Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin hak setiap anak bangsa untuk memperoleh pendidikan, mengamanatkan agar kekayaan dan perekonomian negeri dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
"Ketiganya mengajarkan satu hal yang mendasar bahwa kemerdekaan kehilangan makna apabila rakyat masih dibiarkan berjalan sendirian menghadapi kesulitan hidup. Semangat itulah yang sama-sama kita ikhtiarkan di Jakarta," tutur Rano.
Ia dan Pramono, misalnya, memperkuat bantuan sosial pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus) kepada lebih dari 707.000 peserta didik dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bagi lebih dari 19.000 pelajar. Keduanya diikuti program tebus ijazah yang tertahan bertahun-tahun.
Bagi sebagian orang, lanjut Rano, ijazah mungkin hanya selembar kertas. Namun, bagi seorang anak dari keluarga kecil, ijazah adalah pintu menuju masa depan dan tidak seharusnya terkunci hanya karena kemiskinan orangtuanya.
Pemprov Jakarta juga punya pasukan putih. Tugasnya menjangkau warga lanjut usia dan penyandang disabilitas untuk akses layanan kesehatan.
Selain itu, duet Pramono-Rano memperluas konektivitas transportasi umum dan menambah kartu layanan gratis bagi kelompok masyarakat tertentu. Mobilitas warga lebih terjangkau dan mudah.
Rano pun menyadari semua upaya di atas belum sempurna. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan dan harapan warga yang belum sepenuhnya terpenuhi.
"Namun, pelayanan adalah langkah kecil untuk menunaikan janji besar kemerdekaan. Sebab, kemajuan sebuah kota tidak semata-mata diukur dari tingginya gedung, panjangnya jalan, atau megahnya infrastruktur. Kemajuan sejati diukur dari seberapa jauh kota itu mampu mengangkat martabat manusia," ucap Rano.
Jakarta, kata Rano, jelang usia 500 tahun dan bercita-cita menjadi kota global harus selalu mengingat hal tersebut. Kota global yang sesungguhnya bukan hanya dikagumi dunia, melainkan terlebih dahulu dicintai warganya.
Dia menyebut, Jakarta harus menghadirkan ruang bagi mereka yang lemah, tidak meninggalkan siapa pun, dan tumbuh modern tanpa kehilangan hati nuraninya. Hal tersebut merupakan perwujudan semangat kepahlawanan masa kini.
"Seorang guru mengajar dengan sepenuh hati, tenaga kesehatan melayani dengan ketulusan, aparatur pemerintahan bekerja jujur, menolak korupsi, dan mendahulukan kepentingan rakyat. Begitu pula warga menjaga lingkungan, merawat persaudaraan, menolong tetangganya dan tidak membiarkan perbedaan meruntuhkan persatuan," ucap Rano.
