JAKARTA, DISWAY.ID - Posisi wakil presiden (wapres) bisa saja mengalami kekosongan sebelum masa jabatan pemerintahan berakhir.
Kondisi tersebut dapat terjadi apabila wapres meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan sesuai ketentuan konstitusi.
Lantas, siapa yang berhak menggantikan posisi wapres jika hal tersebut terjadi? Apakah presiden bisa langsung menunjuk seseorang, atau justru partai politik pengusung yang memiliki kewenangan menentukan pengganti?
Jawabannya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengisian jabatan wapres yang kosong tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh presiden maupun partai politik tertentu.
Ada mekanisme konstitusional yang melibatkan presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan ini menyebutkan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Berikut penjelasan mengenai mekanisme penggantian wakil presiden berdasarkan konstitusi.
BACA JUGA:Gibran dan Prabowo Masih Terlihat 'Mesra' di Tengah Rencana Pengunduran Diri Wapres
MPR Berwenang Memilih Wapres Baru dalam Waktu 60 Hari
Aturan mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut berbunyi:
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua lembaga negara yang memiliki peran penting dalam proses penggantian wapres, yakni presiden dan MPR.
Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon pengganti. Sementara itu, MPR bertugas menyelenggarakan sidang dan memilih satu dari dua calon yang telah diusulkan.
Artinya, presiden tidak bisa langsung menunjuk seseorang untuk menduduki posisi wapres tanpa melalui proses pemilihan di MPR.
Begitu pula dengan partai politik. Tidak ada ketentuan yang secara otomatis memberikan jabatan wapres kepada ketua umum partai, kader partai pengusung, ataupun menteri yang sedang menjabat.
Seluruh proses harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
- 1
- 2
- 3
- 4
- »
