JAKARTA, KOMPAS - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai agen kecerdasan artifisial atau akal imitasi (AI) mengancam keamanan siber sistem keuangan, terutama perbankan, di sejumlah negara. Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengantisipasi serangan itu.
“Seperti kita ketahui, serangan (siber) ini adalah serangan global, bukan hanya di Indonesia. Ada semacam agentic AI, sekumpulan agen-agen yang memang bergerak untuk melakukan serangan-serangan siber ini,” ungkap Nezar saat menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Nezar menyampaikan hal tersebut di sela-sela peluncuran pembangunan tahap 2 JK1, pusat data milik Equinix, perusahaan penyedia pusat data global. Menurut Nezar, serangan siber yang dipicu oleh agen AI melanda sejumlah negara, termasuk Indonesia, dalam beberapa waktu terakhir.
Pada Oktober lalu, misalnya, sejumlah bank di Amerika Serikat menutup akses agen AI dalam layanan mereka. Financial Times menyebutkan, Citigroup dan Bank of America menjadi bank-bank AS terbaru yang membatasi akses agen AI ke rekening nasabah.
Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran pihak bank yang disampaikan kepada regulator bahwa agen-agen tersebut mengancam nasabah. Agen AI berpotensi menguras dana simpanan dengan memindahkan uang yang menganggur demi mencari imbal hasil yang lebih tinggi (Kompas.id, 6/11/2026).
Di Indonesia, sektor perbankan, keuangan, dan asuransi juga tercatat menjadi sasaran utama aktivitas ancaman siber. Pemantauan pada FortiGuard Labs Threat Map sepanjang akhir pekan lalu menunjukkan, sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran utama serangan siber.
Pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, tercatat sekitar 255.000 aktivitas ancaman siber yang menyasar sektor perbankan, keuangan, dan asuransi di Indonesia dalam 24 jam serangan (Kompas, 10/11/2026). Angka tersebut merupakan aktivitas ancaman yang terdeteksi oleh perangkat keamanan Fortinet, bukan jumlah insiden peretasan yang berhasil menembus sistem.
Untuk mengantisipasi ancaman terhadap sektor keuangan nasional, terutama perbankan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sebab, BSSN bertugas melindungi infrastruktur digital yang kritikal, seperti sektor keuangan.
Komdigi mencoba mengambil langkah-langkah bersama dengan ekosistem (digital), seperti bagaimana mengantisipasi serangan siber ini. Namun demikian, kita menunggu juga arahan dari BSSN apa yang harus kita lakukan
“Komdigi mencoba mengambil langkah-langkah bersama dengan ekosistem (digital), seperti bagaimana mengantisipasi serangan siber ini. Namun demikian, kita menunggu juga arahan dari BSSN apa yang harus kita lakukan,” ujar Nezar.
Menurut dia, penggunaan agen AI merupakan model baru dalam serangan siber yang perlu diantisipasi. “Kami mendapat informasi dari BSSN kalau mereka juga melakukan semacam antisipasi, bahkan simulasi dengan memperkuat sejumlah infrastruktur digital untuk bisa tahan terhadap serangan-serangan yang datang dalam bentuk teknologi baru,” ujarnya.
Menurut Nezar, Kementerian Komdigi bertugas mengatur ekosistem digital di Tanah Air melalui regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dengan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026.
UU PDP ini, antara lain, mendorong organisasi untuk memperkuat kemampuan monitoring dan respons keamanan siber secara real-time, termasuk memenuhi kewajiban pelaporan insiden dalam waktu 72 jam.
“Sekarang, kami menunggu pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi,” ujarnya. Badan PDP ini, lanjut Nezar, masih dalam penggodokan baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Sekretariat Negara.
Dalam adopsi AI, pihaknya juga telah membuat peta jalan pengembangan AI nasional yang mengatur dari hulu sampai hilir pemanfaatan AI. Kehadiran berbagai regulasi itu untuk mengatur penggunaan AI, termasuk agen AI, yang beretika dan bertanggung jawab.
“Agen AI ini mengarah kepada AI yang punya kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Jadi, dia cara kerjanya otonom. Tentu saja treatment-nya (penanganannya) akan berbeda dengan AI yang hanya mengolah informasi,” ujar Nezar. Menurut dia, kehadiran agen AI ini membutuhkan mekanisme mitigasi risiko tersendiri.
Nezar mengingatkan perusahaan untuk memastikan sentuhan manusia dalam pemanfaatan AI, terutama pada layanan-layanan di sektor strategis, seperti keuangan. Menurut dia, penggunaan AI di sektor ini membutuhkan pedoman dan riset awal sebelum diluncurkan ke publik.
Sebelumnya, Juru Bicara BSSN Prabaswari mengatakan, BSSN terus memantau perkembangan situasi keamanan siber global, khususnya pada sektor keuangan. Pemantauan berkala tersebut difokuskan pada dinamika ancaman siber yang menerpa sejumlah negara, di antaranya Jepang, Perancis, Malaysia, dan Singapura.
”Berbagai perkembangan tersebut menjadi perhatian sekaligus referensi penting bagi BSSN untuk mengantisipasi dan meminimalkan risiko terjadinya insiden serupa di Indonesia,” ujar Prabaswari melalui keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026). Pihaknya juga telah menyiagakan 151 tim tanggap insiden siber di sektor keuangan untuk membentengi sektor keuangan nasional (Kompas.id, 10/11/2026).
Risiko sektor keuangan menjadi target serangan siber juga tercatat dalam Whitepaper Indosat Business Cybersecurity bertajuk “A Business-Centric Framework for Enterprise Cyber-Resilience”. Dalam laporan yang diluncurkan Mei 2026 itu, insiden penipuan (fraud) yang terkait dengan AI di sektor financial technology meningkat 1.550 persen pada 2022 - 2023. Insiden itu termasuk penggunaan deepfake dan AI voice impersonation untuk penipuan berbasis identitas.
Di sisi lainnya, Cisco Cybersecurity Readiness Index 2025 mencatat, hanya 11 persen organisasi atau perusahaan di Indonesia yang dinilai siap menghadapi ancaman keamanan siber modern. Padahal, menurut laporan tersebut, rata-rata kerugian akibat satu kebocoran data di Indonesia dapat mencapai sekitar Rp15 miliar.
Kerugian bahkan meningkat untuk sektor-sektor bernilai tinggi, seperti sektor jasa keuangan yang mencapai Rp 78 miliar. Kerugian di sektor telekomunikasi, media, dan teknologi juga mencapai Rp 75 miliar.
“Ancaman siber berkembang jauh lebih cepat dan semakin sulit dideteksi, terutama dengan munculnya AI-enabled fraud dan deepfake. Organisasi perlu beralih dari pendekatan yang reaktif menuju cyber resilience yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” ujar Charles Lim, pakar keamanan siber dari Swiss German University, saat peluncuran whitepaper tersebut.
