Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan perluasan bantuan sosial.
Pengesahan APBD tersebut dilakukan melalui rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, berharap momentum Hari Pahlawan menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah dan legislatif untuk terus bekerja sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran yang berpihak pada kepentingan warga Surabaya.
"Kita aplikasikan untuk semangat menyejahterakan masyarakat. Maka tentunya segala upaya ini terus kita dedikasikan untuk kepentingan warga Kota Surabaya," ujarnya seusai rapat paripurna.
DPRD dan Pemkot Surabaya Perkuat Sinergi Hadapi Tantangan FiskalSyaifuddin menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2027 telah melalui proses evaluasi mendalam dengan mempertimbangkan berbagai masukan, aspirasi, serta kebutuhan masyarakat Surabaya.
Dalam pembahasannya, DPRD dan Pemkot Surabaya menghadapi sejumlah tantangan fiskal yang membutuhkan strategi dan terobosan untuk mengoptimalkan potensi anggaran daerah.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, kedua lembaga berkomitmen memastikan program pembangunan tetap berjalan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Syaifuddin menegaskan bahwa pengesahan APBD 2027 merupakan bentuk sinergi antara DPRD dan pemerintah kota dalam menentukan arah kebijakan anggaran serta prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, berbagai potensi yang tersedia perlu terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan program prioritas, khususnya sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
"Ini adalah wujud upaya sinergisitas DPRD dengan pemerintah kota. Ketika ada potensi yang perlu dinaikkan ya kita naikkan, serta memprioritaskan program-program penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan apa yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat Kota Surabaya," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas kontribusi mereka selama proses pembahasan APBD 2027.
Eri menilai berbagai arahan, masukan, kritik, dan saran dari anggota legislatif menjadi bagian penting dalam tercapainya kesepakatan bersama mengenai anggaran daerah.
"Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya," katanya.
APBD 2027 Ditargetkan Tekan Kemiskinan, Stunting, dan PengangguranEri menegaskan bahwa APBD 2027 tidak hanya diarahkan untuk membiayai pembangunan fisik, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian Pemkot Surabaya meliputi angka kemiskinan, prevalensi stunting, tingkat pengangguran terbuka, serta rasio gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan masyarakat.
Pemerintah kota menargetkan pelaksanaan program yang didanai APBD 2027 dapat berkontribusi terhadap penurunan indikator-indikator tersebut.
Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Surabaya.
"Karena itulah tujuan anggaran Raperda 2027 Kota Surabaya disahkan," kata Eri.
Selain meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, pemerintah kota juga menempatkan penguatan perlindungan sosial sebagai salah satu prioritas anggaran tahun mendatang.
Bantuan Sosial Diperluas untuk Warga Desil 1 dan 2Salah satu fokus utama APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini belum mendapatkan dukungan pemerintah.
Eri menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya bersama DPRD telah menyepakati penguatan kapasitas anggaran untuk menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan bantuan.
Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2, terutama mereka yang belum terakomodasi dalam program perlindungan sosial.
Desil 1 merupakan kelompok 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 2 mencakup kelompok 10 persen berikutnya berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Melalui penguatan APBD 2027, pemerintah kota berupaya memastikan warga dari kedua kelompok tersebut yang belum menerima bantuan dapat memperoleh dukungan sesuai kebutuhan.
"Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insya Allah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya," tutur Eri.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas cakupan perlindungan sosial sekaligus mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat.
Dengan disahkannya APBD 2027 sebesar Rp12,9 triliun, DPRD dan Pemkot Surabaya akan memfokuskan pelaksanaan anggaran pada peningkatan kesejahteraan warga, penguatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta perluasan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
