JAKARTA - Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan eks Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah memasuki babak baru di pengadilan. Tahapan sidang sudah masuk ke pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari korporasi.
Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menelusuri dugaan praktik pencucian uang melalui transaksi di kantor hukum dianggap sebagai bentuk ketelitian jaksa mengurai transaksi bernilai miliaran rupiah.
Pembuktian TPPU, menurutnya, memang membutuhkan kemampuan penuntut umum dalam mengidentifikasi dan menelusuri setiap aliran dana. Bahkan, termasuk yang diduga disamarkan melalui transaksi dengan menggunakan instrumen hukum formal.
Baca Juga:PKB Belum Bersikap Soal Wacana Pemakzulan Gibran, Tunggu Salinan Putusan MKSuparji menegaskan, pelaku kejahatan kerah putih (white collar crime) kerap memanfaatkan berbagai mekanisme untuk menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan. Salah satu modus yang dapat digunakan adalah transaksi melalui kantor hukum sehingga membutuhkan ketelitian ekstra dari JPU untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik skema tersebut.
"Dalam penanganan perkara TPPU, khususnya yang melibatkan jejaring korporasi dan transaksi profesional, kejelian JPU sangat menentukan. Pembuktian tidak boleh hanya berhenti pada permukaan formal, melainkan harus mampu menelusuri aliran dana (follow the money) secara akurat untuk membongkar pihak-pihak yang benar-benar menikmati hasil kejahatan tersebut," katanya, dikutip Selasa (10/11/2026).
Suparji juga menilai, pengusutan TPPU harus dilakukan secara maksimal agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku. Menurutnya, penyitaan dan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana juga perlu menjadi perhatian untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.
Dia menambahkan, proses persidangan perkara korupsi berskala besar yang melibatkan aparat penegak hukum memiliki arti penting bagi upaya mewujudkan keadilan substantif. Karena itu, JPU diharapkan tetap konsisten mengungkap seluruh rangkaian kejahatan serta menuntut hukuman maksimal dan perampasan aset apabila terbukti secara hukum.
Baca Juga:Pramono Fasilitasi LPDP Jakarta untuk Anak Berkebutuhan KhususLangkah tersebut dinilai dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi bukti keseriusan institusi penegak hukum dalam memberantas korupsi. Selain itu, penanganan perkara secara tegas dan transparan diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
"Publik tentu menaruh harapan besar agar proses peradilan ini berjalan objektif, transparan, dan tanpa kompromi. Ketegasan JPU dalam menuntut hukuman yang setimpal serta mengejar perampasan aset kejahatan merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam membersihkan praktik-praktik kotor secara tuntas," ujarnya.
#nasional
