BALIKPAPAN, KOMPAS - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Kalimantan Tengah melaporkan delapan perusahaan yang area konsesinya terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang 2026. Mereka meminta kepolisian memproses hukum perusahaan secara terbuka dan independen.
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Janang Firman Palanungkai mengatakan, laporan tersebut mereka sampaikan ke Polda Kalteng pada 9 November 2026. Ia menekankan jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya, sementara penegakan hukum justru lemah terhadap korporasi dan tajam terhadap masyarakat kecil.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi mewujudkan keadilan ekologis di bumi yang dikenal sebagai paru-paru dunia ini," kata Janang dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Dari hasil penelusuran Walhi Kalteng, delapan konsesi yang dilaporkan itu terdiri dari enam perusahaan perkebunan kelapa sawit serta 2 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Kebakaran pada area tersebut ditengarai turut menyumbang luasan lahan terbakar di Kalteng.
Analisis Walhi Kalteng menunjukkan, luas area yang terbakar di Kalteng dari Januari hingga September 2026 setidaknya 81.587 hektar (ha). Mereka juga mendeteksi titik panas (hotspot) sebanyak 205.926 titik hingga Oktober 2026 di provinsi ini.
Dampak karhutla ini, terutama di lahan gambut kering, memicu kabut asap pekat di sejumlah kabupaten/kota. Bahkan, beberapa kali kabut asap di pemukiman warga dan jalan umum sampai kekuningan.
Janang mengatakan, kondisi tersebut menyebabkan krisis kesehatan serius bagi masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng mencatat, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kalteng sebanyak 114.365 kasus sepanjang Januari sampai 12 Oktober 2026.
Selain kasus kesehatan, pekatnya kabut asap juga mengganggu aktivitas sekolah, penerbangan, mengancam satwa penting, hingga menghambat aktivitas ekonomi warga. Namun, dampak kerugian ekonomi ini belum ada catatan resmi dari pemerintah.
Janang mempertanyakan transparansi penanganan kasus karhutla yang menyangkut korporasi. Sebelumnya, Bareskrim Polri maupun Polda Kalteng mengumumkan kasus karhutla yang dilakukan oleh korporasi sedang ditangani.
“Akan tetapi hingga kini informasi kepada publik masih sebatas penyebutan inisial. Bahkan, setahu kami, baru dua yang ditetapkan tersangka. Lantas, sejauh mana proses penyidikan berjalan selama ini dan siapa saja korporasi yang ditangani?” kata Janang.
Sementara itu, Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalteng Agung Sesa menyatakan, laporan yang mereka layangkan menjadi ujian bagi aparat untuk membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai proses penegakan hukum justru berlangsung tanpa transparansi, tebang pilih, bahkan membuka ruang bagi lahirnya impunitas hukum bagi aktor-aktor korporasi besar,” katanya.
Secara terpisah, Kepala Polda Kalteng Inspektur Jenderal Iwan Kurniawan mengatakan, pihaknya telah menetapkan 50 tersangka dalam perkara tindak pidana karhutla. Di luar itu, proses hukum sedang dilakukan terhadap dua perusahaan di bidang perkebunan kelapa sawit.
"Termasuk sejumlah korporasi lain yang saat ini masih dalam penyelidikan," kata Iwan kepada wartawan.
Ia menekankan setiap laporan yang masuk ke Polda Kalteng akan ditindaklanjuti. Setelah bukti-bukti mencukupi, perkara akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya hingga ke persidangan.
Seiring dengan hal tersebut, penanganan karhutla masih berlangsung di Kalteng. Dalam siaran pers daring, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, pemerintah menurunkan 10 unit pesawat dan helikopter di Kalteng. Tiga di antaranya digunakan untuk operasi modifikasi cuaca.
“Pada 9 November 2026, operasi modifikasi cuaca di Kalteng ada satu sortie penerbangan dengan penyemaian 1.000 kilogram NaCl,” kata Berton.
Ia mengatakan, hujan dilaporkan terjadi di sejumlah daerah di Kalteng. Beberapa di antaranya adalah di Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kapuas, Murung Raya, Barito Utara, hingga Kota Palangka Raya.
