Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR harus mengikuti mekanisme konstitusi dan tata tertib yang berlaku setelah pimpinan DPR menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan untuk mengajukan hak tersebut.
Puan menyampaikan pernyataan itu seusai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan pimpinan DPR telah menerima laporan terkait sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan HMP.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini," ujar Puan selepas Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Puan, pimpinan DPR akan mempelajari usulan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan kelembagaan.
DPR Terima Laporan Pengumpulan Tanda Tangan Usulan HMPPuan Maharani membenarkan adanya laporan mengenai pengumpulan tanda tangan oleh sejumlah anggota DPR untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Namun, ia belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jumlah anggota yang telah menandatangani usulan tersebut.
Puan mengatakan pimpinan DPR akan terlebih dahulu menghimpun berbagai laporan dan masukan yang disampaikan oleh fraksi maupun anggota dewan.
Proses tersebut dilakukan setelah DPR kembali memasuki masa persidangan pada Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, pembukaan masa sidang menjadi kesempatan bagi pimpinan DPR untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang diterima selama masa reses.
Masukan dari fraksi dan anggota DPR akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah kelembagaan berikutnya.
Puan menegaskan bahwa setiap tindak lanjut harus dilaksanakan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku di DPR.
Puan Tegaskan Hak Menyatakan Pendapat Harus Sesuai KonstitusiKetua DPR RI tersebut menekankan bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional DPR yang pelaksanaannya memiliki ketentuan tersendiri.
Karena itu, pengajuan maupun pembahasan usulan tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan.
Puan mengatakan pimpinan DPR perlu memastikan kejelasan mengenai pihak yang mengajukan usulan serta mekanisme yang harus ditempuh.
"Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, seluruh tahapan pengajuan hak menyatakan pendapat harus memiliki dasar prosedural yang jelas.
Ketentuan dalam konstitusi dan tata tertib DPR menjadi acuan dalam memproses usulan yang diajukan oleh anggota dewan.
Puan juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme kelembagaan sebelum pimpinan DPR mengambil keputusan mengenai tindak lanjut usulan tersebut.
Pimpinan DPR Akan Pelajari Masukan dari FraksiPuan menjelaskan bahwa pimpinan DPR akan mendengarkan laporan serta masukan yang disampaikan melalui fraksi-fraksi maupun anggota dewan.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui perkembangan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Ia mengatakan pimpinan DPR akan mempelajari informasi yang diterima sebelum menentukan langkah sesuai kewenangan lembaga legislatif.
Proses itu juga menjadi bagian dari tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi yang masuk selama masa reses.
Meski telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan, Puan belum menyampaikan keputusan mengenai tahapan pembahasan usulan HMP.
Ia menegaskan bahwa setiap perkembangan akan diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Puan Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi PengusulTerkait perkembangan pengumpulan tanda tangan, Puan meminta semua pihak menunggu pernyataan resmi dari anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Menurutnya, informasi mengenai usulan tersebut perlu dilihat berdasarkan proses yang sedang berlangsung.
Puan tidak merinci identitas anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan maupun substansi usulan HMP dalam keterangannya.
"Ya, selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja," pungkas Puan.
Dengan demikian, pimpinan DPR masih akan mempelajari laporan dan masukan yang diterima sebelum menentukan tindak lanjut terhadap usulan penggunaan hak menyatakan pendapat.
