Sampang (beritajatim.com) – Komisi II DPRD Sampang mendadak turun guna melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Srimangunan. Alhasil, mereka menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan pasar. Mulai dari fasilitas bobrok, akses jalan diserobot lapak liar, hingga dugaan pungutan liar (pungli).
Ketua Komisi II DPRD Sampang, Alan Kaisan, mengaku miris melihat kondisi riil pusat perekonomian di Kabupaten Sampang tersebut. “Banyak fasilitas yang perlu diperbaiki dan direvitalisasi, sebab jika dibiarkan akan menjadikan problem di kemudian hari,” terangnya, Senin (10/11/2026).
Menurut Alan, rencana suntikan dana renovasi pada APBD 2027 tidak boleh asal cair. Pemerintah daerah wajib melakukan penertiban kawasan terlebih dahulu.
Ia menyoroti lapak pedagang yang berdiri di badan jalan. Menurutnya, hal itu menghambat aktivitas pengunjung pasar. “Kalau itu akses jalan, ya harus difungsikan sebagai jalan, bukan untuk berjualan,” imbuhnya.
“Jangan sampai akses masyarakat justru tertutup oleh lapak-lapak yang tidak sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Tidak hanya soal tata letak, pihaknya juga mencium aroma dugaan pungli. Ada oknum yang diduga memperjualbelikan lapak secara ilegal.
Modusnya berkedok sebagai petugas parkir. Oknum tersebut memungut biaya harian bervariasi antara Rp2.000 hingga Rp5.000 kepada pedagang.
“Kami khawatir pungutan tersebut tidak masuk dalam pencatatan resmi. Siapa yang memberikan tempat, siapa yang menempati, dan siapa yang menarik retribusi, semuanya harus jelas kewenangannya,” sambungnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Sampang, Samsul Bahri, angkat bicara. Ia tidak menampik adanya problematika yang terjadi di Pasar Srimangunan.
Samsul menyatakan, pembenahan fisik saja tidak cukup. Penertiban fasilitas dan area parkir menjadi pekerjaan rumah besar bagi instansinya. “Memang ada sejumlah kebutuhan perbaikan, termasuk penertiban lapak. Kami bakal menggelar rapat gabungan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” tandasnya. [sar/kun]
