Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengaku bersedia untuk menyiapkan mekanisme bila Gibran Rakabuming Raka mau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
"Saya tidak dalam kapasitas memberikan nasihat kepada Pak Wapres. Namun, andai kata beliau mengatakan, 'Bagaimana cara mundurnya?' Saya akan carikan jalan," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).
Yusril mengungkit cerita kala Presiden ke-2 RI, Soeharto, hendak berhenti dari jabatannya pada 1998 silam.
"Pak Harto bilang, 'Ril, saya berhenti. Kamu atur bagaimana cara berhentinya.' Saya siapkan mengaturnya, tetapi kan saya enggak menyuruh Pak Harto mundur," ujar Yusril.
"Ya. Jadi, kalau seperti ini saya enggak bisa menyarankan atau memberikan nasihat," tuturnya.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam pagi ini. Dalam pertemuan itu, Gibran mengajukan permohonan pengunduran diri buntut polemik ijazahnya.
Gibran juga meminta kesempatan untuk bisa membuktikan keabsahan ijazahnya. Istana pun mempersilakan itu.
Terkait permohonan pengunduran itu, Prabowo disebut tak menolaknya. Namun juga tidak memberikan persetujuan.
Kata GibranGibran merespons isu kencang soal pengunduran dirinya. Dia mengaku sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika politik yang berkembang terkait jabatannya sebagai wakil presiden.
Gibran mengatakan, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepadanya. Salah satunya agar Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran mengaku memiliki kedekatan secara pribadi dengan Prabowo. Ia bahkan menganggap Presiden seperti ayahnya sendiri.
Menurut putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu, Prabowo menyarankannya untuk tetap menghadapi proses hukum di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S1).
Selain itu, Gibran juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ungkap Gibran.
